Pro kontra pembangunan New Yogyakarta Internasional Airport (NYIA) di Kecamatan Temon, Kulon Progo sekarang bisa membuka tabir kepada publik.
Ketua Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW) Junisab Akbar menilai bahwa persoalan penolakan itu bermuara kepada suatu simpul persoalan lokasi lahan yang akan dibangun menjadi bandara.
"Dari simpul itu pula diduga kuat Puro Pakualam adalah pihak yang mendapatkan bagian pembayaran ganti rugi lahan paling besar atas pembangunan bandara baru tersebut," katanya kepada wartawan, Rabu (27/12).
Apalagi, ada oknum dari pihak keluarga Pakualaman terbersit dengan janji akan memberi tali asih bagi ratusan keluarga petani penggarap lahan yang akan dibangun. Namun disesuaikan dengan sejumlah ketentuan.
"Ini yang kemudian terungkap secara meluas yang dikumandangkan untuk menjawab gelombang protes dari para penggarap di lahan Pakualaman Ground Kulonprogo yang menuntut Pakualam untuk membagi sepertiga nilai ganti rugi dari pembayaran PT Angkasa Pura I sebesar Rp 727 miliar," jelas Junisab.
Menurutnya, kondisi riil yang awalnya tidak terungkap secara jelas menjadi lebih diyakini kebenarannya setelah Jaksa Agung HM Prasetyo menyatakan bahwa Tim Pengawal Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan (TP4) Kejaksaan dan TP4 DIY mengawal proyek tersebut.
"Diakuinya bahwa sebagian tanah yang akan menjadi bahagian lahan proyek bandara NYIA itu adalah milik Pakualam. Namun kemudian ada pengakuan yang menggarap lahan tersebut milik warga setempat," ujar Junisab.
Bahkan, lanjut mantan anggota DPR RI itu, jaksa agung menyampaikan hal itu untuk menjawab gelombang protes para penggarap lahan Pakualaman Ground Kulonprogo yang kemudian melebar ke penolakan pembangunan bandara berkelas internasional.
"Karenanya kami minta sebagai wakil gubernur DI Yogyakarta, Pakualam memiliki tanggung jawab moral untuk menuntaskannya," kata Junisab.
Pasalnya, dari masalah lahan yang digarap rakyat selama ini, muncul gelombang keributan antar penggarap dengan pihak Pakualam. Sehingga uang negara menjadi tertahan dan tidak bisa direalisir dalam pembangunan.
"Jangan nanti publik malah melihat justru di atas lahan Pakualam terjadi penolakan pembangunan yang diperlukan untuk mengatasi lonjakan penumpang ke dan dari Yogyakarta," ucap Junisab.
[wah]
