Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Asman Abnur mengakui ada beberapa hal yang harus diperbaiki dari sistem Reformasi Birokrasi, di antaranya sistem perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (PNS).
"Rekrutmen PNS tidak boleh lagi kita dilakukan seperti dahulu. dulu ada PNS yang diterima tanpa tes, nah untuk itu saya ingin menyampaikan pada kesempatan ini bahwa sistem rekrutmen harus kita perbaiki," ujarnya usai mengikuti Musrembang di Balaikota, Jakarta, Rabu, (27/12).
Kemudian manajemen ASN ke depan harus berbasiskan kinerja, artinya setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus jelas sasarannya. Dengan begitu setiap tahun akan dilakukan evaluasi berdasarkan ukuran yang jelas.
"
Nah berdasarkan capaian yang mau dicapai itu nanti OPD nya organisasinya melakukan perjanjian kinerja dengan Gubernur dan Wagub. Jadi nanti setiap tahun akan ada unit organisasi yang nanti tunjangan kinerjanya tidak sama satu sama lain, bisa saja sekarang tunjangan kinerjanya tinggi tapi tahun depan belum tentu. Karena kinerjanya tidak tercapai. jadi saya ingin mengingatkan kepada seluruh OPD jangan terlena dengan tunjangan kinerja yang ada sekarang, Tolong dipertahankan karena ini akan dievaluasi setiap tahun," tegasnya.
Ketiga, lanjut Asman, pelayanan publik. Minimum setiap provinsi membuat satu mall pelayanan publik. Mall pelayanan publik ini akan menjadi integrasi perizinan daerah dan perizinan seluruh kementerian dan lembaga di tingkat pusat.
"Jadi kalau kita datang ke gedung itu semua perizinan ada disitu. Perizinan pemerintah provinsi ada. Perizinan pemerintah pusat ada. Ada kantor pajak di dalamnya, ada Imigrasi di dalamnya. ada pengurusan SIM di dalamnya. Ada pengurusan tanah BPN didalamnya. Ini yang saya tekankan dalam Musrenbang kali ini," urainya.
"Jadi yang menjadi ukuran bukan lagi serapan, bukan lagi laporan keuangan tatpi outcumnya, hasil yang dihasilkan oleh program tersebut," imbuh Asman.
[wid]
