Terindikasi KKN, Dirjen Bea dan Cukai Perlu Direformasi

Nasional Corruption Watch (NCW) mengatakan ada indikasi praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di internal Direktorat Jenderal (Dirjen) Bea Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Untuk itu, NCW meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan reformasi terhadap Kementerian yang dipimpin oleh Sri Mulyani itu.

"Kami mengusulkan kepada Presiden agar memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani segera melakukan reformasi secara menyeluruh dan berkesinambungan di tubuh Dirjen Bea dan Cukai," ujar Ketua Umum NCW, Syaiful Nazar saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (26/12).

Syaiful menjelaskan, salah satu indikasi KKN tersebut terlihat dari target penerimaan di Dirjen Bea dan Cukai yang tidak maksimal. Sehingga, tindakan reformasi perlu segera dilakukan.

"Penerimaan bea masuk dan cukai tidak mencapai target yang diharapkan," tukasnya.

Selain reformasi, lanjut Syaiful, target penerimaan bea masuk dan cukai bisa tercapai jika Dirjen Bea Cukai lebih aktif dan maksimal menambah jenis barang cukai. [tsr]