Berita

Ahmad Zainuddin/Net

Kesehatan

Komisi IX: Kampung KB Harus Jadi Solusi Wabah Difteri

SELASA, 26 DESEMBER 2017 | 00:12 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Wabah difteri yang meluas di 28 provinsi kian mengkhawatirkan. Ironisnya, wabah ini terjadi saat pemerintah sedang gencar meningkatkan kualitas masyarakat melalui program Kampung Keluarga Berencana (KB).

Menurut Anggota Komisi IX DPR RI Ahmad Zainuddin, keberadaan Kampung KB di seluruh Indonesia seharusnya menjadi solusi bagi pencegahan dan pemberantasan wabah difteri.

"Kampung KB ini kan dicanangkan pemerintah Januari 2016 lalu salah satu tujuannya meningkatkan kualitas hidup manusia, termasuk kualitas kesehatan. Sudah berjalan 2 tahun, lantas muncul wabah difteri. Apa kabar Kampung KB?" ujar Zainuddin di sela-sela kegiatan resesnya di Ciracas, Jakarta Timur, akhir pakan lalu, dalam keterangan Senin (25/11).


Politisi PKS ini mengatakan, pencanangan Kampung KB tidak hanya bertujuan untuk pengendalian jumlah penduduk dengan menggencarkan kembali program KB di masyarakat. Lebih jauh dari itu, Kampung KB juga ditujukan untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan ekonomi masyarakat.

"Karena itu disebut Kampung KB, terintegrasi dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, dan lembaga lainnya. Hanya saja BKKBN menjadi ujung tombak di lapangan. Dan Kampung KB jadi pusat pembentukan dan pengendalian kualitas masyarakat di tingkat bawah," imbuhnya.

Oleh karena itu, lanjut Zainuddin, keberadaan Kampung KB harus direvitalisasi sesuai fungsi dan tujuan. Apalagi menghadapi wabah penyakit difteri yang kini semakin meluas.

"Dengan jumlah Kampung KB yang sudah terbentuk lebih dari 5 ribu titik seluruh Indonesia, seharusnya wabah ini bisa dicegah sejak dini. Wabah ini membuat kita jadi berpikir ulang tentang efektifitas Kampung KB," pungkasnya.

Hingga triwulan ketiga 2017, sudah 5.505 Kampung KB terbentuk di 4.754 kecamatan di seluruh Indonesia. Hingga 2019, pemerintah menargetkan Kampung KB terbentuk di 7.160 kecamatan seluruh Indonesia. [rus]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Warga Gembira TransJakarta Layani Rute Kepulauan Seribu

Selasa, 11 Agustus 2026 | 06:10

UPDATE

Rakornas BEM KSI Bawa Misi Besar

Jumat, 21 Agustus 2026 | 20:08

BNPB Catat 8 Provinsi Terjadi Karhutla Selama 2 Hari, Wilayah IKN Jadi Prioritas

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:52

Menkop Dorong Anak Muda Malang Bentuk Koperasi untuk Perkuat Usaha

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:51

Gus Yaqut Seret Pemerintah Arab Saudi demi Bantah Dakwaan KPK

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:48

Kinerja Menhut Atasi Karhutla Dipertanyakan, Hukum Cuma Tajam ke Bawah?

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:34

BRI Group Kelola Ekosistem Emas 153 Ton melalui Ekosistem Ultra Mikro

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:23

Belajar dari Kehancuran Harappa

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:09

Pertarungan Para King Maker dan Super-Konektor Belakang Layar Pilpres 2029

Jumat, 21 Agustus 2026 | 18:29

Petinggi PT Pakuwon Jati Diperiksa KPK

Jumat, 21 Agustus 2026 | 18:28

Semua Elemen Masyarakat Harus Jaga Jakarta Tetap Kondusif

Jumat, 21 Agustus 2026 | 18:05

Selengkapnya