Berita

Politik

Defisit Mendekati 3 Persen, Jokowi Siap-Siap Dimakzulkan

SENIN, 25 DESEMBER 2017 | 12:13 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja negara perubahan (APBN-P) tahun 2017 menetapkan defisit anggaran sebesar 2,92 persen dari PDB. Angka itu nyaris mencapai batas paling tinggi defisit anggaran terhadap PDB yang ditentukan dalam UU yaitu sebesar 3 persen.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindara Arief Poyuono menyebut Jokowi sebagai kepala pemerintah, sudah gagal dalam pengelolaan keuangan negara.

"Konsekuensinya Joko Widodo harus bertanggung jawab, dan siap-siap di-impeach karena melanggar UU dalam hal keuangan negara yaitu APBN," kata Arief kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (25/12).


Menurutnya janggal defisit APBN sangat tinggi yang hampir mencapai 3 persen itu terjadi di tengah semua subsidi bagi rakyat telah dicabut dengan dalil untuk pembangunan infrastktur.

"Dan semua pajak yang dipungut oleh pemerintah membuat rakyat sengsara," ujarnya.

Jokowi dikritikyna kurang hati-hati dalam mengelola APBN sehingga banyak kebocoran.

"Banyak mark up dalam setiap proyek Infrastruktur yang dibangun pemerintah," demikian Arief.[wid]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kepuasan Publik Terhadap Prabowo Bisa Turun Jika Masalah Diabaikan

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:46

Ini Alasan KPK Hentikan Kasus IUP Nikel di Konawe Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:17

PLN Terus Berjuang Terangi Desa-desa Aceh yang Masih Gelap

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:13

Gempa 7,0 Magnitudo Guncang Taiwan, Kerusakan Dilaporkan Minim

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:45

Bencana Sumatera dan Penghargaan PBB

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:27

Agenda Demokrasi Masih Jadi Pekerjaan Rumah Pemerintah

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:02

Komisioner KPU Cukup 7 Orang dan Tidak Perlu Ditambah

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:45

Pemilu Myanmar Dimulai, Partai Pro-Junta Diprediksi Menang

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:39

WN China Rusuh di Indonesia Gara-gara Jokowi

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:33

IACN Ungkap Dugaan Korupsi Pinjaman Rp75 Miliar Bupati Nias Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:05

Selengkapnya