Berita

Ilustrasi/Reuters

Dunia

Konservatif Jerman: Imigran Baru Harusnya Hanya 65 Ribu Per Tahun

SABTU, 23 DESEMBER 2017 | 13:22 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Jerman harus membatasi jumlah imigran baru menjadi sekitar 65 ribu per tahun.

Hal itu diutarakan oleh wakil pemimpin konservatif Kanselir Angela Merkel. Pernyataan tersebut menunjukkan sebuah posisi yang dapat membuktikan perpecahan dalam pembicaraan koalisi dengan Demokrat Sosial (SPD).

Merkel sendiri saat ini diketahui sedang mencoba untuk membentuk koalisi pemerintahan baru dengan SPD setelah pembicaraan dengan dua partai kecil runtuh bulan lalu. Perundingan eksplorasi akan dimulai pada 7 Januari, dan Merkel berharap untuk mencapai kesepakatan pada pertengahan Januari.


Merkel diketahui menjadi sorotan karena kebijakannya untuk membuka pintu bagi lebih dari satu juga migran tahun lalu dinilai sebagai salah satu penyebab kekalahan dalam pemilihan umum 24 September lalu.

Thomas Strobl, wakil pemimpin Demokrat Kristen Merkel (CDU), mengatakan kepada surat kabar Heilbronner Stimme bahwa tidak ada pengulangan gelombang migran tersebut dan Jerman perlu kembali ke jumlah yang lebih "normal" yakni di bawah batas 200.000 yang disetujui oleh CDU dengan pihak Bavaria pada bulan Oktober.

"Saya tidak memikirkan 200.000 pertahun yang banyak dibahas," kata Strobl dalam sebuah wawancara yang diterbitkan pada hari Sabtu.

"Targetnya harus menjadi nomor dari tahun 2012 ketika 65.000 pengungsi datang," sambungnya seperti dimuat Reuters.

SPD menentang adanya pembatasan migrasi dan upaya oleh konservatif untuk memperpanjang penghentian reunifikasi keluarga bagi para migran yang diberi "perlindungan anak" daripada suaka penuh yang akan berakhir pada Maret 2018.

Menteri Luar Negeri Sigmar Gabriel, seorang anggota SPD teratas, pada hari Jumat mengatakan kepada penyiar ARD bahwa kementeriannya akan mengajukan banding atas keputusan pengadilan yang memungkinkan keluarga seorang migran Suriah berusia 16 tahun bergabung di Jerman. [mel]

Populer

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

UPDATE

Fenomena, Warga Sumsel Ramai-Ramai Siarkan Banjir Secara Live

Minggu, 05 April 2026 | 21:48

Besok Jusuf Kalla Laporkan Rismon Sianipar ke Bareskrim Polri

Minggu, 05 April 2026 | 21:29

Kejagung Periksa Kajari Karo Danke Rajagukguk

Minggu, 05 April 2026 | 20:57

Rekan Akmil Kenang Dedikasi Mayor Zulmi di Medan Tugas

Minggu, 05 April 2026 | 20:47

LPSK: RUU PSDK Harus Perkuat SIstem Perlindungan Saksi dan Korban

Minggu, 05 April 2026 | 20:31

JK: Saya Kenal Roy Suryo, Tapi Tak Pernah Danai Isu Ijazah Jokowi

Minggu, 05 April 2026 | 19:58

Simpan Telur di Kulkas, Dicuci Dulu atau Tidak?

Minggu, 05 April 2026 | 19:56

BRIN Ungkap Asa-Usul Cahaya Misterius di Langit Lampung

Minggu, 05 April 2026 | 19:15

Mayor Anumerta Zulmi Salah Satu Prajurit Terbaik Kopassus

Minggu, 05 April 2026 | 18:51

Terendus Skema Gulingkan Prabowo Lewat Rekayasa Krisis dan Kerusuhan

Minggu, 05 April 2026 | 18:33

Selengkapnya