Berita

Ilustrasi/Reuters

Dunia

Konservatif Jerman: Imigran Baru Harusnya Hanya 65 Ribu Per Tahun

SABTU, 23 DESEMBER 2017 | 13:22 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Jerman harus membatasi jumlah imigran baru menjadi sekitar 65 ribu per tahun.

Hal itu diutarakan oleh wakil pemimpin konservatif Kanselir Angela Merkel. Pernyataan tersebut menunjukkan sebuah posisi yang dapat membuktikan perpecahan dalam pembicaraan koalisi dengan Demokrat Sosial (SPD).

Merkel sendiri saat ini diketahui sedang mencoba untuk membentuk koalisi pemerintahan baru dengan SPD setelah pembicaraan dengan dua partai kecil runtuh bulan lalu. Perundingan eksplorasi akan dimulai pada 7 Januari, dan Merkel berharap untuk mencapai kesepakatan pada pertengahan Januari.


Merkel diketahui menjadi sorotan karena kebijakannya untuk membuka pintu bagi lebih dari satu juga migran tahun lalu dinilai sebagai salah satu penyebab kekalahan dalam pemilihan umum 24 September lalu.

Thomas Strobl, wakil pemimpin Demokrat Kristen Merkel (CDU), mengatakan kepada surat kabar Heilbronner Stimme bahwa tidak ada pengulangan gelombang migran tersebut dan Jerman perlu kembali ke jumlah yang lebih "normal" yakni di bawah batas 200.000 yang disetujui oleh CDU dengan pihak Bavaria pada bulan Oktober.

"Saya tidak memikirkan 200.000 pertahun yang banyak dibahas," kata Strobl dalam sebuah wawancara yang diterbitkan pada hari Sabtu.

"Targetnya harus menjadi nomor dari tahun 2012 ketika 65.000 pengungsi datang," sambungnya seperti dimuat Reuters.

SPD menentang adanya pembatasan migrasi dan upaya oleh konservatif untuk memperpanjang penghentian reunifikasi keluarga bagi para migran yang diberi "perlindungan anak" daripada suaka penuh yang akan berakhir pada Maret 2018.

Menteri Luar Negeri Sigmar Gabriel, seorang anggota SPD teratas, pada hari Jumat mengatakan kepada penyiar ARD bahwa kementeriannya akan mengajukan banding atas keputusan pengadilan yang memungkinkan keluarga seorang migran Suriah berusia 16 tahun bergabung di Jerman. [mel]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Terbuka Peluang Duetkan Pramono-AHY di 2029

Jumat, 11 September 2026 | 06:21

Komnas Palestina Salurkan 300.000 Liter Air Bersih ke Gaza

Jumat, 11 September 2026 | 06:08

Buku 'Islam Ala Prabowo' Bukan Produk MUI

Jumat, 11 September 2026 | 05:31

Tak Ada Alasan MK Menolak Gugatan Denny Indrayana Cs

Jumat, 11 September 2026 | 05:14

Kemenhaj Tutup Celah Jual Beli Antrean Haji Khusus

Jumat, 11 September 2026 | 05:04

Tiket Termurah Persija vs Persib Rp150 Ribu, Termahal Rp1,5 Juta

Jumat, 11 September 2026 | 04:24

Pansus Papua DPD RI Harus Bongkar Akar Konflik

Jumat, 11 September 2026 | 04:00

Perampasan Aset: Keharusan Hukum vs Kecemasan Publik

Jumat, 11 September 2026 | 03:39

Kudu Yakin Persib Libas Persija 2-0

Jumat, 11 September 2026 | 03:18

Terima Aspirasi Buruh

Jumat, 11 September 2026 | 03:00

Selengkapnya