Berita

Ilustrasi/Reuters

Global

Konservatif Jerman: Imigran Baru Harusnya Hanya 65 Ribu Per Tahun

SABTU, 23 DESEMBER 2017 | 13:22 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Jerman harus membatasi jumlah imigran baru menjadi sekitar 65 ribu per tahun.

Hal itu diutarakan oleh wakil pemimpin konservatif Kanselir Angela Merkel. Pernyataan tersebut menunjukkan sebuah posisi yang dapat membuktikan perpecahan dalam pembicaraan koalisi dengan Demokrat Sosial (SPD).

Merkel sendiri saat ini diketahui sedang mencoba untuk membentuk koalisi pemerintahan baru dengan SPD setelah pembicaraan dengan dua partai kecil runtuh bulan lalu. Perundingan eksplorasi akan dimulai pada 7 Januari, dan Merkel berharap untuk mencapai kesepakatan pada pertengahan Januari.


Merkel diketahui menjadi sorotan karena kebijakannya untuk membuka pintu bagi lebih dari satu juga migran tahun lalu dinilai sebagai salah satu penyebab kekalahan dalam pemilihan umum 24 September lalu.

Thomas Strobl, wakil pemimpin Demokrat Kristen Merkel (CDU), mengatakan kepada surat kabar Heilbronner Stimme bahwa tidak ada pengulangan gelombang migran tersebut dan Jerman perlu kembali ke jumlah yang lebih "normal" yakni di bawah batas 200.000 yang disetujui oleh CDU dengan pihak Bavaria pada bulan Oktober.

"Saya tidak memikirkan 200.000 pertahun yang banyak dibahas," kata Strobl dalam sebuah wawancara yang diterbitkan pada hari Sabtu.

"Targetnya harus menjadi nomor dari tahun 2012 ketika 65.000 pengungsi datang," sambungnya seperti dimuat Reuters.

SPD menentang adanya pembatasan migrasi dan upaya oleh konservatif untuk memperpanjang penghentian reunifikasi keluarga bagi para migran yang diberi "perlindungan anak" daripada suaka penuh yang akan berakhir pada Maret 2018.

Menteri Luar Negeri Sigmar Gabriel, seorang anggota SPD teratas, pada hari Jumat mengatakan kepada penyiar ARD bahwa kementeriannya akan mengajukan banding atas keputusan pengadilan yang memungkinkan keluarga seorang migran Suriah berusia 16 tahun bergabung di Jerman. [mel]

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

UPDATE

OASE III PTKIN 2026: UIN Sunan Kalijaga Raih Juara Umum

Sabtu, 07 November 2026 | 08:19

Wall Street Rebound, Nasdaq Masih Babak Belur

Sabtu, 07 November 2026 | 08:05

Luruskan Tudingan Rekayasa, Muhammad Munawar: Proses Etik Dasaad Dilakukan secara Kelembagaan

Sabtu, 07 November 2026 | 07:38

Siapa Stephen Miller, Orang Kepercayaan Trump yang Jadi Kepala Staf Gedung Putih?

Sabtu, 07 November 2026 | 07:28

Gejolak Politik AS dan Krisis Prancis Tekan Pasar Saham Eropa

Sabtu, 07 November 2026 | 07:10

Ahmad Doli Kurnia dan Masa Depan Golkar

Sabtu, 07 November 2026 | 06:50

Penyadapan Presiden Bukan Pengalihan Isu, Tapi Operasi Terorganisir

Sabtu, 07 November 2026 | 06:25

Palestina dan Percaturan Imperium Global

Sabtu, 07 November 2026 | 05:59

Penyadapan Prabowo Ancaman Serius terhadap Negara

Sabtu, 07 November 2026 | 05:41

Kasus Listyo Sigit Momentum Evaluasi Sistem Keamanan Nasional

Sabtu, 07 November 2026 | 05:18

Selengkapnya