. Sejumlah jenderal polisi mengambil ancang-ancang untuk mengikuti Pilkada 2018, baik untuk gubernur, bupati maupun wali kota. Muncul kekhawatiran, institusi Polri akan digunakan untuk kepentingan pencalonan mereka.
"Kemungkinan secara terselubung memanfaatkan lembaga (Polri) untuk mencapai kemenangan, mungkin saja," ujar pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (23/12).
Bambang berpendapat sistem rekrutmen calon pemimpin di partai politik yang membuka peluang bagi para jenderal polisi. Saat ini, parpol banyak mencalonkan orang yang bukan kadernya sendiri, sehingga keita para jenderal itu bergabung dengan partai tersebut langsung dicalonkan.
"Dan hubungan partai politik dengan lembaga keamanan belum ada regulasi yang membatasi jelas dan tegas," ujar mantan wakil dekan PTIK ini.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto memastikan hingga kemarin ada tiga jenderal polisi bintang dua meminta izin kepada Kapolri untuk pensiun dini karena akan maju sebagai calon gubernur di pilkada serentak 2018. Mereka adalah Kapolda Kalimantan Timur Irjen Safaruddin, Wakil Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Wakalemdiklat) Polri Irjen Anton Charliyan, dan Komandan Brimob Polri Irjen Murad Ismail.
Mereka masing-masing akan mencalonkan diri menjadi gubernur di tiga provinsi berbeda, yaitu Safaruddin di Kalimantan Timur, Anton di Jawa Barat, sedangkan Murad di Maluku.
"Mereka sudah minta izin kepada Kapolri untuk mencalonkan diri. Pak Murad, Safaruddin, dan AC (Anton Charlian)," kata Setyo di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (15/12).
Adapun Indonesia Police Watch ( IPW) mencatat ada delapan jenderal polisi telah mengambil ancang-ancang untuk mengikuti Pilkada 2018. Menurut Ketua Presidium IPW, Neta S Pane, mereka sudah melakukan pendekatan ke berbagai pihak untuk masuk dalam bursa bakal calon kepala daerah.
"Tapi sejauh ini para jenderal polisi itu belum mendapatkan partai politik sebagai kendaraan untuk melaju di pilkada. Sepertinya pada akhir tahun 2017 para jenderal polisi ini akan terbuka menyatakan maju pilkada ketika sudah pasti mendapatkan dukungan partai politik," demikian Neta.
[dem]
