Kalangan dewan menganggap aneh penolakan sejumlah warga di sekitar Jalan Jatibaru terhadap penataan kawasan Tanah Abang oleh Pemprov DKI Jakarta.Warga mestinya melihat objektif, apalagi sebelum dilaksanakan sudah dilakukan sosialisasi baik kepada warga maupun para pedagang.
"Kemarin semuanya menerima, tidak ada penolakan apapun. Makanya saya heran kalau sekarang tiba-tiba ada suara bernada penolakan," ujar Ketua Komisi A DPRD DKI Riano P Ahmad, Jumat (22/12).
Dia mengingatkan bagi siapapun yang merasa ada yang kurang pas dengan kebijakan Anies-Sandi untuk menyampaikan aspirasi dengan cara-cara yang elegan, tanpa membuat kegaduhan baru.
"Kalau ada saran atau masukan, ya disampaikan saja kepada Pak Gubernur atau lewat kami di dewan. Jangan bikin gaduh-gaduh yang tidak perlu lah. Saya heran saja, kemarin waktu sosialisasi kemana? Kok baru ribut sekarang," ujar Riano.
Suara bernada penolakan diantaranya disampaikan Ketua RW 01, Jalan Jati Baru X, Tanah Abang, Budiharjo. Dia mengaku keberatan karena dampak dari program penataan akses jalan terpaksa ditutup.
Beredar informasi sosok Budiharjo yang pernyataannya dikutip media sudah tidak lagi tinggal di kawasan Tanah Abang. ‎Seorang warga RW 001 kelurahan Kampung Bali mengungkapkan Budiharjo sudah lama tinggal di rumahnya yang terletak di kawasan Bogor.
Budiharjo pindah ke Bogor sejak sebagian besar rumah warga di wilayah RW 01, Jalan Jati Baru X, Tanah Abang, terkena pembebasan lahan oleh Pemprov DKI.
Riano menilai penataan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah tepat. Penataan dilakukan dengan menutup satu ruas jalan di depan Stasiun Tanah Abang, mulai pukul 08.00 sampai 18.00 WIB, untuk tempat berjualan sekitar 400 pedagang kaki lima (PKL).
"Ini terobosan baru, sebagai jawaban dari tantangan Pemprov DKI. Meskipun ada Blok G, saya bilang jangan ada pemberangusan terhadap pedagang kecil, tetapi harus ada konsep penataan yang semangatnya melindungi semua. Harus ada ruang bagi para PKL," tukas Riano.
[dem]
