Sejumlah Jenderal Polri ikut meramaikan Pilkada 2018. Mereka akan melepas jabatannya setelah resmi mendapat surat dukungan dari partai politik.
Direkrut Eksekutif Lembaga Kajian Kepolisian (Lemkapi) Edi Hasibuan menilai Kapolri Jenderal Tito Karnavian harus mengambil langkah tegas kepada anggota polri pada saat pelaksanaan Pilkada. Sebab tidak menutup kemungkinan, para purnawirawan itu memanfaatkan jaringan yang dimiliki.
Apalagi sejauh ini mereka yang menyatakan ingin mencalonkan diri sebagai Cakada belum mau mundur dari Korps Bhayangkara.
"Kapolri Tito harus menekankan itu kepada jajarannya, khususnya para purnawirawan jenderal yang maju nanti," kata Edi saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (22/12).
Lebih lanjut, Edi menilai sudah sepatutnya para purnawiran Polri tidak menggunakan kekuasaan terdahulu dalam ajang politik. Terlebih aturan agar Polri bersikap profesional dalam mengawasi proses Pilkada sudah ada. Seperti Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2005.
Tidak hanya itu, Edi menilai Tito tidak akan tinggal diam jika anggota Polri dimanfaatkan oleh para purnawirawan. Tito juga tidak segan untuk mengusut kasus tersebut tanpa melihat aturan tentang pengusutan kasus calon kepala daerah harus menunggu proses Pilkada selesai.
Menurut Edi, Tito harus melihat upaya-upaya yang dilakukan oleh Cakada purnawirawan Polri. Misalnya, membuka kembali kasus-kasus hukum lawan politik.
"Ataupun menggerakan personel ditataran bawah untuk mempengaruhi pemilih seperti keluarga anggota. Itu yang harus diwaspadai," jelas Edi.
Sejauh ini ada empat Jenderal Polisi bakal bertarung pada Pilkada 2018. Mereka diantaranya, Kepala Korps Brimob Irjen Murad Ismail, resmi diusung oleh PDIP untuk bertarung dalam Pilgub Maluku.
Kapolda Sumatera Selatan Irjen Paulus Waterpau yang rencananya bakal maju dalam Pilkada Papua.
Kemudian Kapolda Kalimantan Timur Irjen Safarudin untuk Pilgub Kaltim dan yang terakhir Wakalemdiklat Polri Irjen Anton Charliyan yang masih menunggu rekomendasi PDIP untuk Pilgub Jawa Barat.
[nes]
