Pilkada 2018 rupanya menarik minat para jenderal dari TNI dan Polri turun gelanggang politik. Mereka ingin terjun ke 'medan tempur' politik untuk berebut suara rakyat di pesta demokrasi tahun depan. Paling tidak, ada lima jenderal bakal tarung di lima pilgub.
Satu per satu para jenderal mengungkapkan minatnya menjadi kepala daerah, bahkan sudah ada yang diusung partai politik.
Menurut catatan Rakyat Merdeka, ada lima jenderal keÂmungkinan akan maju di pilkada tahun depan.
Dari TNI, Pangkostrad Letjen Edy Rahmayadi telah mengumumkan diri maju sejak pertengahan Agustus 2017. Kini, Edy telah resmi diusung Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN) di Pilgub Sumut 2018.
Dari kalangan Polri tak ketinggalan. Empat perwira sekaligus ingin minta 'restu' Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk maju pada Pilkada 2018.
Mereka adalah Kapolda Kalimantan Timur (Kaltim) Inspektur Jenderal (Irjen) Safaruddin, Wakil Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Wakalemdiklat) Polri Inspektur Jenderal Anton Charliyan, dan Komandan Brigade Mobil (Dankor Brimob) Polri Inspektur Jenderal Murad Ismail.
Kapolda Kaltim Safaruddin akan maju di Pilgub Kaltim 2018. Safaruddin tak perlu mengundurkan diri dari jabatannyakarena pada Januari 2018, jenÂderal bintang dua ini sudah masuk masa pensiun.
Begitu pula dengan Wakalemdiklat Polri Inspektur Jenderal Anton Charliyan. Anton berenÂcana maju di Pilgub Jabar 2018. Mantan Kapolda Jawa Barat (Jabar) ini rencananya jadi bakal calon (balon) Wagub Jabar.
Sementara, Dankor Brimob Irjen Murad Ismail sudah resmi diusung PDI Perjuangan untuk maju di Pilgub Maluku. Murad akan dipasangkan dengan kader PDIP yang juga Bupati Maluku Barat Daya Barnabas Orno.
Selain tiga jenderal Polri yang sudah mengutarakan niatnya ke Tito ini, ada satu nama lain. Yakni, Irjen Paulus Waterpauw. Kapolda Sumut ini disebut-sebut akan maju di Pilgub Papua 2018.
Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian sebelumnya meminta, anggotanya yang ingin maju di pilkada segera mengundurkandiri dari kepolisian. "Saya berÂharap kepada teman-teman yang mendaftar sebaiknya kalau sudah firm mau mendaftar, seceÂpat mungkin mengundurkan diri supaya tidak terjadi
conflict of interest," ujar Tito.
Tito khawatir jabatan sebagai anggota Polri akan dimanfaatÂkan calon untuk memikat publik. Padahal, polisi kedudukannya netral dalam berpolitik. "Tapi aturan itu (segera mundur) beÂlum ada. Sekali lagi, ini imbauan saya," kata Tito.
Tito telah mendapat laporan terkait sejumlah anggotanya inÂgin berpolitik. Salah satu perwira tinggi Polri yang sudah resmi mencalonkan diri adalah Dankor Brimob Irjen Murad Ismail.
Tito meminta agar para perÂwira tidak lagi menjadi anggotaPolri pada awal Februari 2018. "Kalau sudah penetapan pasangancalon, otomatis harus bukan lagi anggota polisi," kata Tito.
Pangkastrad Mantap Nyalon Cagub SumutPanglima Komando Cadangan Strategis (Pangkostrad) TNI Angkatan Darat Letjen Edy Rahmayadi mantap maju di Pilgub Sumatera Utara (Sumut) 2018.
Dia mengaku sudah mengajuÂkan pengunduran diri dari TNI.
Menurut Edy, aturan bagi prajurit TNI ingin masuk ke dunia politik sudah diatur daÂlam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
"Kan ada di undang-undang TNI, bagi prajurit TNI ingin ke politik agar menanggalkan keprajuritannya. Apa masalahÂnya?" ujar Edy.
Dalam Pasal 47 itu, dijelaskan, prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurÂkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.
Edy mengaku, sudah mengaÂjukan pengunduran diri sebagai prajurit aktif sejak awal dirinya ingin maju sebagai cagub Sumut. Tapi, ia tak menjelaskan secara rinci kapan pengunduran diri itu.
"Sudah dong (mengajukan pengunduran diri), kan saya sudah mengajukan pengunduran diri dari awal-awal saya mau maju sebagai gubernur, itu sudah sesÂuai undang-undang," ujar Edy.
Pada 19 Desember lalu, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menerbitkan Surat Keputusan Nomor Kep/982.a/XII/2017 untuk mengubah kepuÂtusan yang dikeluarkan oleh Gatot. Surat keputusan itu membatalkan mutasi 16 dari 85 pati. Kini, mereka yang dibatalkan tetap berada di posisinya semula.
Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Sabrar Fadhilah juga telah mengonfirmasi penerbitan surat keputusan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto terkait pembatalan mutasi perwira tinggi di lingkungan TNI.
Sebanyak 16 pati TNI yang dimutasi berasal dari Angkatan Darat dan Angkatan Laut. Merekadi antaranya Letjen Edy Rahmayadi tetap menjabat Pangkostrad dan Mayjen TNI Sudirman tetap jadi Asops KSAD.
Edy Rahmayadi saat ini mendapat dukungan tiga partai poliÂtik untuk maju di Pilgub Sumut 2018. Ketiga parpol itu adalah Gerindra, PKS dan PAN.
Meski batal dimutasi, partai pengusung Edy tetap yakin Ketua Umum PSSI itu akan tetap mencalonkan diri di Pilgub Sumut. "Insya Allah beliau tetap maju," kata Ketua Ketua DPW PAN Sumut Yahdi Khoir Harahap.
Sementara, PKS masih menunggu sikap resmi Edy usaipembatalan mutasi. Ketua BP3 PKS Sumut Satria Yudha memastikan PKS tetap pada poÂsisinya mendukung Edy bersama PAN dan Partai Gerindra. ***
