Berita

Rohingya/Net

Dunia

Pimpin Kampanye"Pembersihan Etnis" Rohingya, Jenderal Myanmar Ini Masuk Daftar Hitam AS

JUMAT, 22 DESEMBER 2017 | 11:30 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Amerika Serikat memberi sanksi kepada seorang jenderal Myanmar yang dituduh memimpin kampanye pembersihan etnis terhadap orang-orang Rohingya.

Dia adalah Maung Maung Soe. Jenderal itu termasuk di antara sejumlah tokoh dunia yang masuk daftar hitam oleh Amerika Serikat karena tuduhan hak asasi manusia dan korupsi.

Dalam pernyataannya, Departemen Keuangan AS mengatakan Maung Maung Soe mengawasi operasi militer di Negara Bagian Rakhine di Birma (Myanmar) yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia yang meluas terhadap warga sipil Rohingya.


Krisis di Myanmar telah melihat lebih dari 650.000 orang Rohingya melarikan diri ke negara tetangga Bangladesh sejak Agustus lalu.

Eksodus tersebut dimulai awal tahun ini ketika tentara Myanmar melancarkan operasi kontra-pemberontakan di negara bagian Rakhine utara setelah gerilyawan menyerang pos polisi dan membunuh anggota pasukan keamanan.

Militer Myanmar mengatakan bahwa pihaknya memerangi militan Rohingya dan menyangkal menargetkan warga sipil. [mel]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

UPDATE

Polisi Tangkap Pembacok Pegawai Toko Roti di Cengkareng

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:55

Bank Mandiri Gelar Mandiri Lelang Festival 2026, Penawaran 50% di Bawah Pasaran

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:51

KPK Jangan Omdo, Dugaan Korupsi Sinyal Kereta Harus Dibongkar Tuntas

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:40

DPR Sebut Skandal Seksual di Ponpes Pati sebagai Pelanggaran HAM Berat

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:16

Unhas Siap jadi Pusat Unggulan MBG di Indonesia Timur

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:50

Kapolri Siap Eksekusi 3.000 Halaman Rekomendasi Reformasi Polri

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:44

Kompetisi Perguruan Tinggi Tanpa Fondasi Keadilan

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:25

Pelanggaran Tambang Tidak Cukup Diselesaikan dengan Uang

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:00

KPK Kembangkan Penyidikan Baru Kasus OTT Anak Buah Bobby Nasution

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:49

Prabowo Terima 10 Buku Rekomendasi Reformasi Polri di Istana

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:47

Selengkapnya