Berita

Sekjen PPIK Teguh Santosa dan Presiden Presidium Majelis Tertinggi Rakyat Korea, Kim Yong Nam, dalam sebuah kesempatan di Pyongyang/RMOL

Nusantara

PPIK Sambut Rencana PWI Jadi Agen Perdamaian Di Semenanjung Korea

JUMAT, 22 DESEMBER 2017 | 07:43 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Keinginan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menjadi agen perdamaian bagi konflik di Semenanjung Korea diapresiasi dan disambut baik Perhimpunan Persahabatan Indonesia-Korea (PPIK).

PPIK sendiri adalah organisasi yang didirikan untuk memperkuat hubungan dan saling pemahaman antara masyarakat Indonesia dan Republik Demokratik Rakyat Korea

Sekjen PPIK Teguh Santosa mengatakan, pihaknya siap bekerjasama dengan PWI dalam hal memberikan akses yang luas untuk membantu anggota PWI dalam menulis laporan tentang Korea Utara.


"Kami berharap, dengan kerjasama itu reportase dan pemberitaan mengenai konflik yang sudah berlangsung lebih dari enam dekade ini selain faktual juga disampaikan dalam kerangka perdamaian," ujarnya.

Menurut Teguh, masih banyak reportase mengenai konflik di Semenanjung Korea yang tidak faktual dan cenderung memperpanas suasana.

"Menangkap drama adalah salah satu unsur yang penting untuk menarik minat pembaca. Tetapi mendramatisir cerita sehingga menjadi tidak faktual sama sekali adalah kesalahan yang serius dalam praktik jurnalisme," sambungnya.

Teguh menambahkan, dirinya bersedia memfasilitasi kunjungan PWI ke Korea Utara agar wartawan mendapatkan pemahaman langsung tentang situasi di Korea Utara.

"Dari perspektif jurnalisme damai, perlu bagi setiap wartawan memahami sebuah konflik dari sudut pandang yang lebih luas, historis dan kontekstual," ujar dosen UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, yang telah belasan kali mengunjungi Korea Utara, juga belasan kali mengunjungi Korea Selatan ini.

Kesediaan PWI menjadi agen perdamaian disampaikan Sekjen PWI Hendry Ch. Bangun dalam jamuan makan malam dengan Direktur Hubungan Pers Internasional Kementerian Luar Negeri Republik Korea, Hwang Soonsung, di Seoul, Selasa malam (19/12).

Hendry mengatakan, sudah menjadi kewajiban insan pers Indonesia untuk ikut dalam upaya menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial seperti yang tertulis dalam Pembukaan UUD 1945 dan dipraktikkan founding fathers. [mel]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Pantura Jawa Penyumbang 23-27 Persen PDB Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:19

Dari Riau, Menteri LH Dorong Green Policing Go Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:18

Purbaya Jawab Santai Sambil 'Geal-Geol' Diisukan Ambruk dan Mau Dipecat

Senin, 04 Mei 2026 | 16:05

Maritim Indonesia di Persimpangan AI

Senin, 04 Mei 2026 | 15:34

BPJS Kesehatan Siap Bangun Kantor Layanan di IKN

Senin, 04 Mei 2026 | 15:32

Imigrasi Tangkap WNA Terlibat Prostitusi Online di Bali

Senin, 04 Mei 2026 | 15:27

Keberpihakan Prabowo ke Ojol Perkuat Keadilan Ekonomi

Senin, 04 Mei 2026 | 15:26

Ade Kunang dan Sang Ayah Didakwa Terima Suap Rp12,4 Miliar

Senin, 04 Mei 2026 | 15:17

Giant Sea Wall Pantura Digarap 20 Tahun, Libatkan Investor dan 23 Kementerian

Senin, 04 Mei 2026 | 14:50

OPEC+ Umumkan Kenaikan Produksi Setelah Ditinggal UEA

Senin, 04 Mei 2026 | 14:45

Selengkapnya