Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta diharapkan tidak mengulur-ulur waktu untuk mengajukan dokumen lelang ke Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ). Pasalnya, keterlambatan pengajuan lelang bakal berimbas dengan terhambatnya pembangunan ibukota.
Agar kondisi ini tidak berlarut-larut, BPPBJ DKI Jakarta bersurat ke Gubernur Anies Baswedan untuk menggebrak para SKPD yang lamban.
"Kami sudah melayangkan surat permohonan kepada gubernur untuk memerintahkan SKPD lebih proaktif mengajukan permohonan lelang BPPBJ agar pembangunan berjalan sesuai target," kata Ketua Kelompok Kerja Rehab Berat BPPBJ DKI Jakarta, Firman, Kamis (21/12).
Firman mengatakan, selain bermohon kepada gubernur, Kepala BPPBJ Indrastuty Rosari Okita juga sudah melayangkan surat kepada SKPD untuk sesegera mungkin mengajukan permohonan lelang agar BPPBJ bisa secepatnya menayangkan iklan ke publik. Contohnya proyek tahun 2018, terutama yang nilainya besar mestinya saat ini sudah masuk namun ternyata masih sangat minim.
Sementara itu banyak pihak yang menuding BPPBJ yang salah, padahal yang salah adalah pengguna anggaran yang tak kunjung mengajukan permohonan.
"Kalau dokumen lengkap, paling lama dua hari permohonan lelang akan langsung tayang di LPSE dan diharapkan dapat segera menemukan pemenangnya," papar Firman sambil mengingatkan jangan sampai banyaknya kasus gagal atau molor proyek tahun ini terulang lagi pada tahun depan.
Firman mencontohkan sejumlah proyek besar yang melenceng dari target akibat dari leletnya permohonan terjadi pada sejumlah SKPD yang punya proyek besar.
Sebelumnya Sekda DKI Saefullah sudah menyurati SKPD untuk segera ajukan permohonan ke BPPBJ namun tak juga ditindaklanjuti secara maksimal.
Contoh beberapa proyek yang molor dari target antara lain pembangunan 11 rusun, rehab total 16 gedung sekolah, pembangunan gedung baru RS Tarakan, sejumlah pembangunan fly over dan underpass, serta masih banyak lagi lainnya.
Begitu pula permohonan lelang proyek pengadaan makan bagi penghuni panti hingga sekarang juga masuk, sehingga ada pihak menyalahkan BPPBJ karena tahun depan para penghuni panti bakal kelaparan karena lelang tak kunjung diproses. Hal ini terjadi lantaran adanya perubahan harga untuk kebutuhan rangsum tahun 2018.
"Sebelumnya kebutuhan rangsum per hari ditetapkan Rp 25 ribu/orang, namun untuk tahun depan berdasarkan kesepakatan dengan DPRD dinaikkan jadi Rp 40 ribu. Nah, perubahan nilai ini tak direspon dengan baik oleh SKPD sehingga proyek terancam molor," kata Firman.
Tindakan yang dilakukan BPPBJ dengan meminta bantuan Gubernur maupun menyurati atau menelpon SKPD, kata Firman, merupakan langkah jemput bola untuk menggugah pengguna anggaran agar cepat memprosesnya.
"Sepanjang tahun 2017, BPPBJ telah melayani publikasi lelang sekitar 2.000 paket dengan nilai sebesar Rp 9 triliun," tandas dia.
[dem]
