Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diminta untuk mengupload video rapat pimpinan (Rapim) secara utuh tanpa harus disortir atau dipilih-pilih.
Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik (MPP) Indonesia Corruption Watch (ICW), Febri Hendri menilai video Rapim dengan apa adanya merupakan cara ampuh untuk menyampaikan trasnparansi dalam keputusan penting menyangkut kepentingan publik atau proyek besar diambil Pemprov DKI.
Selain itu menurut Febri, video Rapim tanpa sortiran dapat mencuri simpati pihak yang selama ini menentang kebijakan Anies-Sandi.
"Bagaimanapun juga di upload itukan juga bagus ya. Kelompok-kelompok yang kontra selama inikan kalau melihat video Rapim di upload apa adanya ya barangkali bisa meraih dukungan," katanya.
Lebih lanjut, Febri menilai agar dalam video Rapim dapat berjalan dinamis Anies dan Sandi disarankan untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi data dan informasi. Pasalnya di era sebelumnya, Gubernur sangat menggikuti perkembangan yang ada.
Menurut Febri jika nantinya video Rapim disortir, maka akan menjadi pertanyaan publik. Sebab video Rapim sangatlah penting, karena gubernur dan wakil gubernur merupakan unsur pemerintahan daerah yang paling sering melakukan tindak pidana korupsi.
Terutama, pada tingkat perizinan proyek besar yang biasanya menjadi wilayah kewenangan gubernur dan wakil gubernur.
"Jamannya Ahok dulu kan begitu (diupload utuh), kalau sekarang ini enggak ada atau berkurang kan ini jadi pertanyaan," pungkasnya.
Diketahui, Pemprov DKI tengah mengkaji untik merevisi peraturan gubernur (Pergub) Nomor 159 Tahun 2016 tentang Penayangan Rapat Pimpinan dan Rapat Kedinasan Pengambilan Keputusan Terkait Pelaksanaan Kebijakan Pada Media Berbagi Video.
Dimana dalam revisi tersebut, Pemrov ingin video Rapim dan Rapat Kedinasan Pengambilan Keputusan Terkait Pelaksanaan Kebijakan di sortir sebelum diunggah di media sosial berbagi video, YouTube.
Beberapa waktu lalu, Pemprov DKI bahkan sempat menyetop untuk mengupload video Rapim ke YouTube. Pasalnya, salah satu video Rapim justru menjadi bahan ejakan atau di-bully warganet. Mereka mengejek omongan darin Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno yang kerap berbicara dengan menyelipkan bahasa Inggris.
[nes]
