Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berpidato di depan massa pendukungnya/net
PDI Perjuangan masih menyimpan nama sosok yang akan diusungnya di Jawa Tengah dan Jawa Barat untuk Pilkada Serentak 2018. Sedangkan pasangan calon untuk Jawa Timur menjadi yang paling depan diumumkan partai banteng gembrot itu pada Oktober lalu.
Informasi yang didapatkan redaksi, nama calon untuk Jawa Barat sedianya akan diumumkan pada hari Minggu lalu (17/12) bersama empat pasangan lain untuk daerah Riau, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Maluku.
Namun, situasi Jabar masih begitu cair, terutama setelah Golkar mencabut dukungan dari Ridwan Kamil. Manuver Golkar itu mengubah konstelasi jelang Pilkada Jabar.
Sebelumnya, ada kabar menyebut PDIP telah mengantongi nama calon yang berasal dari institusi Polri dan pernah memegang jabatan Kepala Polda Jabar. Nama itu adalah Irjen Pol Anton Charliyan yang sekarang bertugas sebagai Wakalemdiklat Polri.
Pasca Golkar mencabut dukungannya ke Ridwan Kamil, sampai sekarang belum ada informasi terakhir tentang kepastian pencalonan Anton.
Untuk Jateng, informasi kuat menyebut bahwa PDIP juga telah menyiapkan nama calon berlatar Polri. Yang dimaksud tidak lain adalah Komjen Pol Budi Waseso alias Buwas yang sekarang masih menjabat Ketua Badan Narkotika Nasional (BNN).
Kans Buwas meraih tiket dari PDIP kian kuat setelah ia berbesan dengan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Jenderal Pol Budi Gunawan (BG).
BG sudah lama dikenal sebagai "orang terdekat" Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Sedangkan Buwas adalah salah satu perwira tinggi Polri yang sangat loyal mengawal BG ketika mantan Wakil Kepala Polri itu terhadang kasus "rekening gendut".
Bagaimana dengan Ganjar Pranowo, yang notabene adalah kader tulen PDIP dan berstatus incumbent?
Sebagai petahana, seharusnya adalah keuntungan bagi PDIP untuk memajukan Ganjar. Apalagi, elektabilitas dan popularitas Ganjar sejauh ini masih di atas nama-nama lain yang diduga kuat akan berlaga di Pilkada Jateng. Misalnya, dalam survei yang dilakukan Populi Center pada pertengahan Mei 2017, Ganjar masih unggul dari segi popularitas, elektabilitas hingga akseptabilitas.
Meski Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, memberi sinyal bahwa Ganjar adalah salah satu kader PDIP yang dianggap sukses dalam periode pertama sebagai kepala daerah, tetapi ada perkara lain yang bisa membuat prestasi itu terkubur dalam-dalam.
Perkara itu adalah skandal besar korupsi pengadaan KTP elektronik atau E-KTP. Nama Ganjar begitu santer terdengar dalam kasus yang menurut KPK merugikan negara Rp 2,3 triliun tersebut. Awalnya, Ganjar yang saat itu menjadi Wakil Ketua Komisi II DPR RI disebut saksi, Muhammad Nazaruddin, menerima uang sebesar US$ 500 ribu.
Itulah yang membuat PDIP sangat khawatir untuk mempertahankan Ganjar di Jateng. Apalagi, Pilkada 2018 berlangsung tak sampai satu tahun sebelum Pemilihan Umum level nasional, baik untuk legislatif maupun presiden dan wakil presiden.
Taruhlah Ganjar terpilih lagi untuk periode kedua. Namun, tiba-tiba, puting beliung E-KTP yang liar dan ganas itu datang menyambar, menjadikan Ganjar satu nasib dengan Setya Novanto yang kini menjadi pesakitan di pengadilan.
Tentu bukan cuma Ganjar yang menderita, tetapi juga PDIP dan seluruh kader banteng gembrot yang sedang "pede-pedenya" menghadapi Pileg dan Pilpres 2019.
PDIP sendiri mungkin sangat menyadari potensi kemenangan Buwas tak sebesar Ganjar. Namun, kerugian yang dideritanya tak akan sebesar mengusung Ganjar.
Lagipula, bagi PDIP, Buwas dapat dimanfaatkan untuk mengonsolidasikan kelompok-kelompok loyalis PDIP di Jateng dan elemen masyarakat lain sebagai persiapan menuju 2019.
[ald]
