Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional (HIMAHI) FISIP Universitas Prof. Dr Moestopo (Beragama) merasa sudah banyak pencapaian Pemerintah dalam pembangunan Papua yang belum dipublikasikan. Akibatnya, sebagian masyarakat kurang tahu bahwa saat ini telah banyak perubahan di Bumi Cenderawasih.
Atas hal itu, HIMAHI menggelar seminar nasional terkait dengan Sejarah, Pembangunan, dan Geopolitik Papua di Kampus UPDM (B), Jakarta, Selasa (19/12).
Seminar ini sekaligus untuk menanggapi derasnya propaganda dilakukan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Misalnya, isu genosida, kemiskinan, hingga tudingan adanya penyiksaan fisik oleh aparat keamanan di Papua.
Pengamat kebijakan publik Farahdina Al Anshori yang jadi pembicara dalam seminar itu mengemukakan bahwa masalah Papua perlu dicermati dalam konteks keberadaan Indonesia sebagai bagian dari kawasan negara di Pasifik.
Dalam konteks ini, harus dipahami bahwa tentu ada negara lain yang tidak ingin Indonesia maju karena dapat menjadi ancaman bagi mereka.
"Di sisi lain, mereka juga tidak menghendaki Indonesia pecah. Sebab, perpecahan Indonesia, yang merupakan negara besar, akan berdampak pada stabilitas kawasan regional," ujar Farah.
Mengenai pembangunan Papua, dia yakin sudah sangat banyak. Dalam sebuah survei di 2017 disebutkan bahwa 90 persen masyarakat Papua puas dengan kerja Jokowi.
Agar pembangunan di Papua bisa semakin teras, Farah mendorong semua stakoholder ikut membantu Pemerintah.
"Permasalahan Papua adalah masalah bangsa Indonesia. Seluruh elemen bangsa, dari barat hingga timur Indonesia, harus memberikan dukungan dalam bentuk apa pun. Karena Papua akan selalu di dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia," ucapnya.
Di kesempatan yang sama, Peneliti Papua Siti Nur Aulia mengemukakan, persoalan dan problematika di Papua yang begitu kompleks perlu diatasi dengan lebih mendorong adanya kepercayaan bahwa Papua adalah kita.
Sementara itu, Staf Khusus Menteri Luar Negeri Djauhari Oratmangun yang juga sebagai pembicara berpendapat penanganan isu-isu yang kompleks dan bersifat multidimensi di Papua seringkali diwarnai dengan perbedaan cara pandang dari kementerian dan lembaga negara. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan sinergi yang lebih kuat.
"Diperlukan juga proses dialog yang lebih intens antara pemerintah dan masyarakat. Karena ada beberapa negara yang tidak ingin kita maju dan terus melakukan agitasi propaganda," ucapnya.
Sejurus dengan Djauhari, Staf khusus Presiden era 2009 2014 Velix Wanggai menyatakan, dalam mengatasi kompleksitas masalah Papua, diperlukan triple track strategy. Yaitu, percepatan pembangunan, penyelesaian konflik, dan penguatan diplomasi publik.
"Pembangunan di era Jokowi berhasil menurunkan tingkat kemiskinan yang saat ini berada di angka 27,80 persen dan indeks pembangunan manusia sebesar 66,3. Beberapa produk kebijakan Jokowi untuk Papua yaitu melanjutkan pelaksanaan UU Otsuss Papua, RPJMN 2015-2019 dengan fokus Pembangunan Wilayah Papua, Percepatan Infrastruktur Papua, dan Inpres Nomor 9/2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan," ujar Velix.
[nes]
