Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan peningkatan akses air minum aman sebanyak 10,5 juta jiwa sanitasi hingga tahun 2020.
Melalui program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), penyediaan akses air minum untuk masyarakat akan dikebut.
Sekjen Kementerian PUPR Anita Firmanti dalam pembukaan Rakornas Program Pamsimas III mengatakan, pada Pamsimas I dan II dapat menjadi pembelajaran agar lebih baik lagi.
"Pamsimas III ini sebagai kelanjutan program Pamsimas II yang bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan air minum dan sanitasi yang berkelanjutan di wilayah perdesaan dan peri urban," ujarnya di Jakarta, Selasa (19/12).
Rakornas Pamsimas III dilaksanakan untuk menunjang pengembangan pemukiman berkelanjutan di 365 kabupaten yang tersebar di 33 provinsi. Yaitu tercapai 100 persen pelayanan air minum dan 100 persen pelayanan sanitasi seperti air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan.
"Tahun ini tahun pertama pelaksanaan program PAMSIMAS III yang dilakukan pada 2020. Di tahun 2017 ini dilaksanakan di 4.583 desa yang tersebar di 365 kabupaten," kata Anita.
Menurutnya, pencapaian sektor air minum dan sanitasi sampai akhir 2016 cukup berhasil. Secara nasional, capaian akses air minum aman sampai akhir 2016 sebesar 71,14 persen, sedangkan untuk sanitasi sebesar 76,37 persen.
Di mana, pelaksanaan Pamsimas I dan II pada 2008 dan 2016 telah memberi kontribusi capaian akses aman untuk air minum sebanyak 10,3 juta jiwa, dan sanitasi sebanyak 10,6 juta jiwa. Capaian itu diperoleh melalui pembangunan sistem penyediaan air minum dan sanitasi (SPAMS) berbasis masyarakat di 12.254 desa yang tersebar di 233 kabupaten/kota di 32 provinsi.
"Pemerintah optimis dapat mencapai target air minum dan perlu bekerja keras mencapai target sanitasi. Semua masyarakat desa harus mendapatkan air bersih. Semua ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat," jelas Anita.
Sesuai RPJMN 2015-2019 khususnya wilayah pedesaan capaiannya 71 persen untuk air bersih dan sanitasi 76 persen. Dibutuhkan kerja sama semua pihak untuk menjalankan tantangan tersebut. Sehingga, ke depan yang dapat merasakan manfaat adalah masyarakat desa. Peningkatan pola hidup bersih terutama memanfaatkan sarana sanitasi.
"Saat ini tidak ada kendala di lapangan," kata Anita.
Komitmen mendukung keberlanjutan pasca program dan perluasan pelayanan air minum dan sanitasi di kabupaten Pamsimas diwujudkan melalui penyusunan dan implementasi RAD AMPL pada RKPD dan APBD tahun berkenaan. Sehingga tantangan paling nyata yaitu adanya kebutuhan biaya investasi yang besar. Di samping pendanaan untuk bidang air minum dan sanitasi, biasanya tersebar dalam berbagai program pemerintah baik pusat dan daerah. Masing-masing memiliki karakteristik serta mekanisme sendiri. Selain adanya potensi dari pemerintah desa.
Sementara, Dirjen PPMJ Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Taufik Raharjo menyebut bahwa tegaknya pembangunan dimulai dari desa.
"Menjawab kemiskinan, bagaimana ekonomi itu harus dibangun, pengentasan kemiskinan. Dan kita ingin menekan ketimpangan disparitas, menjaga stabilitas keamanan dan keadilan hukum," ujarnya.
Pada empat aspek utama pemerataan pembangunan, dari 74.910 desa yang ada dipetakan mana saja dan jangan sampai satu desa saja yang hanya mendapat program peningkatan kualitas hidup masyarakat.
"Kondisi ketersediaan air bersih dan sanitasi, di mana 43 persen anak miskin menderita stunting. 30 persen kejadian stunting terjadi karena buruknya air minum dan sanitasi. Sementara akses air minum layak nasional mencapai 70,97 persen," demikian Taufik.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti menerima penghargaan sebagai kabupaten terbaik dari 217 kabupaten se-Indonesia.
[wah]
