Ormas Kibar Indonesia didukung Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerja sama dengan LPK Feto Mone dari Yayasan Yabiku dan Pemda Kabupaten Timor Tengah Utara meluncurkan Program Indonesia Pintar (PIP).
Program mewakili pelaksanaan di minimal enam provinsi lain yang sudah disiapkan oleh Kibar pada 2018, yaitu Sulawesi Tengah, Sumatera Utara, Lampung, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Utara.
"Program ini adalah wujud tekad pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla untuk mengentaskan kemiskinan dan buta aksara langsung pada masyarakat sasaran. Peluncuran bertempat di Kabupaten Timor Tengah Utara juga adalah pelaksanaan semangat Nawacita membangun Indonesia dari pinggiran," jelas Maria Goreti Bulor dari NGO Plan Internasional Indonesia di Kefamananu, TTU, Selasa (19/12).
Dia menjelakan, PIP terlaksana melalui Pendidikan Kecakapan Wirausaha dan Pendidikan Kecakapan Kerja sejumlah 150 jam pendidikan langsung praktek dan berlanjut wirausaha bagi PKW. Kedua pendidikan itu mengambil model pendidikan masyarakat yang telah berhasil, yaitu pendidikan berbasis potensi setempat, praktik langsung, dan pendampingan wirausaha.
"Di samping itu, pendidikan dan wirausaha ini juga dirancang mengacu pada aspek serapan pasar yang tersedia. Kami menyambut baik program pemerintah ini karena memang model seperti ini yang bisa berhasil, yaitu pendidikan langsung praktik dan adanya pendampingan wirausaha setelah pendidikan," papar Maria.
Ketua Yayasan Yabiku yang juga Ketua Komisi C DPRD Kabupaten TTU Maria Filiana Tahu mengatakan, program yang komprehensif seperti itu membutuhkan kerja sangat serius dari LPK pelaksana. Dari verifikasi data peserta sasaran, pendidikan praktik yang berkualitas dan pendampingan wirausaha setelah pendidikan.
"Pemerintah sekarang sudah beda, mereka (Kemendikbud) ingin keberhasilan itu nyata. Tapi masalah data peserta sasaran sebaiknya bottom up saja dengan kriteria dari pemerintah," ungkap Maria.
Sementara itu, Sekretaris Tingkat Nasional PIP Kibar Eusebia Pareira menambahkan, pihaknya telah menerima banyak masukan dan permintaan dari lembaga pendidikan non formal yang menjadi ujung tombak pelaksanaan program. Agar pemerintah membantu penguatan melalui Bantuan Operasional Pendidikan.
Menurutnya, permintaan penguatan dari para LPK merata di seluruh Indonesia. BOP bagi lembaga non formal sangat ditunggu.
"Mereka resah kok belum juga ada dukungan. Tugas mereka berat. Pemerintah jangan lupakan dong," tegas Pareira.
[wah]
