Berita

Foto/Net

Politik

Dibantah, PDIP Tidak Butuh Suara Umat Islam

SELASA, 19 DESEMBER 2017 | 15:53 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengatakan partainya tidak pernah mengeluarkan pernyataan atau informasi murahan 'PDIP tidak butuh lagi suara umat Islam'.

Tegas Hasto, informasi yang tersebar di portal media 'abal-abal' termasuk di media sosial 'PDIP tidak butuh lagi suara umat Islam' adalah hoax dan fitnah.

Setelah disahkannya UU Ormas beberapa waktu lalu, fitnah dan hoax semakin menjamur. Umumnya, pembiasan informasi itu ditujukan pada partai politik yang mendukung UU Ormas. Salah satunya adalah informasi yang menyebutkan bahwa PDIP sebagai partai pengusung pemerintahan saat ini tidak takut kehilangan basis pemilih muslim.


Hasto menyebutkan, justru mayoritas pemilih PDIP adalah umat Islam. Dengan demikian tidak mungkin PDIP meninggalkan pemilih muslim.

"PDIP sendiri lebih dari 85 persen pendukungnya basis muslim. Islam yang membangun peradaban, Islam yang meneladani tokoh-tokoh pergerakan juga. Dimana PDIP betul-betul membumikan itu," ujar Hasto belum lama ini di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat.

Adapun alasan PDIP mendukung penerapan UU Ormas karena hal tersebut merupakan langkah yang tepat untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara.

UU Ormas dinilai tidak akan melawan kehendak umat Islam karena sama-sama mengawal Republik Indonesia untuk menjadi negara yang bersatu dan berdaulat, adil, makmur dan tidak dirusak oleh pihak-pihak yang bertentangan dengan dasar negara Pancasila.

Hasto yakin PDIP tidak akan ditinggalkan pemilih muslim karena selama ini partainya selalu menyebarkan nilai-nilai keislaman yang selaras dengan ideologi negara.

Dengan demikian, lanjut dia, bila ada yang menyebutkan bahwa 'PDIP tidak butuh umat Islam', hal itu jelas merupakan upaya penyudutan PDIP. Dan tentu tujuannya sangat politis, membenturkan umat Islam dengan PDIP. [rus]

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Tanpa Rompi dan Borgol Saat Ditahan, DPP IMM Minta Kejagung Tak Istimewakan Febrie

Sabtu, 25 Juli 2026 | 17:43

Belum Sebulan IPO, Direktur RANS Tiba-tiba Mundur

Sabtu, 25 Juli 2026 | 17:30

Revitalisasi Pengurus AMPI Perkuat Konsolidasi Organisasi

Sabtu, 25 Juli 2026 | 16:26

Pengembangan Kasus Suap Rejang Lebong, KPK Geledah Kediaman Kadis PUPR Bengkulu

Sabtu, 25 Juli 2026 | 16:09

Zulhas: Swasembada Pangan Bukan Sekadar Ekonomi, tapi Kehormatan Bangsa

Sabtu, 25 Juli 2026 | 16:07

PDIP Jatim Hadirkan RedTalks, Wadah Masyarakat Sampaikan Aspirasi

Sabtu, 25 Juli 2026 | 15:54

Sekolah Nasional Terintegrasi: Resep Medis Kuratif Pendidikan dan Kesehatan Anak

Sabtu, 25 Juli 2026 | 15:39

Tak Pakai Borgol dan Rompi, PB PMII: Febrie Adriansyah Cetak Sejarah

Sabtu, 25 Juli 2026 | 15:35

TB Hasanuddin: Jangan Akali Putusan MK dengan Bebani Pelanggan

Sabtu, 25 Juli 2026 | 14:59

Lodewijk: Ancaman Indonesia Kini Bukan Hanya Perang, tapi Ekonomi hingga Iklim

Sabtu, 25 Juli 2026 | 14:49

Selengkapnya