Airlangga Diminta Jadi Ketum Tidak Hanya Sampai 2019

. Seringnya pelaksanaan musyawarah nasional dengan biaya besar dan pendeknya periode kepengurusan bisa menjadi penghambat program jangka menengah dan panjang Partai Golkar.

Demikian disampaikan Ketua DPP Majelis Dakwah Islamiah (MDI) bidang Kepemudaan, Ton Abdillah Has dalam keterangannya kepada redaksi, Selasa (19/12).

Karenanya, kata Ton Abdillah Has, menjadi ideal jika kepengurusan hasil Munaslub 2017 memimpin Partai Golkar hingga tahun 2022, bukan sekedar meneruskan periode Munas Bali 2014 yang berakhir pada akhir 2019.

"DPP MDI mendukung kepemimpinan Airlangga Hartarto melewati pemilu 2019, serta mempersiapkan Partai Golkar memenangkan Pemilu 2024 yang akan datang," ujar Ton Abdillah Has, mantan Ketua Umum DPP IMM.

Munaslub Jakarta 2017 menetapkan Airlangga Hartarto menjadi ketua umum menggantikan Setya Novanto yang terjerat kasus korupsi di KPK. Airlangga ditetapkan sebagai ketum meneruskan kepengurusan periode 20014-2019. [rus]