Pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar yang digelar pada 18-20 Desember merupakan momentum evaluasi menyeluruh bagi internal Golkar.
Termasuk menetapkan hasil sidang pleno DPP Golkar yang secara aklamasi menunjuk Airlangga Hartarto sebagai ketua umum.
Majelis Dakwah Islamiah (MDI) sebagai ormas sayap Golkar mengharapkan gelaran munaslub tidak sekadar mengganti ketua umum, melainkan revitalisasi kepengurusan dan program secara mendasar.
"Komposisi kepengurusan partai yang lebih adaptable terhadap dinamika politik menjadi sebuah keniscayaan. Begitu pula tuntutan arus bawah yang mengharapkan DPP Partai Golkar yang bersih, aspiratif dan mengayomi," kata Ketua DPP MDI Bidang Kepemudaan Ton Abdillah Has kepada wartawan, Senin (18/12).
Dia menjelaskan, secara programatik, pembaruan juga amat dibutuhkan agar Golkar bisa memperbaiki citra dan penerimaan publik. Sehingga dapat memenangkan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. Konsolidasi organisasi yang dibarengi konsolidasi program-program kerakyatan adalah hal mutlak jika ingin menempatkan kembali Golkar di hati rakyat Indonesia.
MDI juga menilai bahwa seringnya pelaksanaan munas dengan biaya besar dengan pendeknya periode kepengurusan bisa menjadi penghambat program jangka menengah dan panjang.
Karenanya menjadi ideal jika kepengurusan hasil Munaslub 2017 memimpin Golkar hingga tahun 2022, bukan sekedar meneruskan periode Munas Bali 2014 yang berakhir pada akhir 2019.
"DPP MDI mendukung kepemimpinan Airlangga Hartarto melewati Pemilu 2019, serta mempersiapkan Partai Golkar memenangkan Pemilu 2024," tegas Ton yang juga mantan ketua umum DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah.
[wah]
