Utusan PBB: Trump Ubah AS Jadi Juara Dunia Ketidaksetaraan Ekstrim

Pemantau PBB untuk masalah kemiskinan dan hak asasi manusia telah mengeluarkan laporan mengenai kondisi Amerika, dengan menuduh Donald Trump dan pemimpin Republik di Kongres mencoba mengubah negara menjadi "juara dunia ketidaksetaraan ekstrem".

Philip Alston, pelapor khusus PBB mengenai kemiskinan dan hak asasi manusia yang ekstrem, menyelesaikan tur resmi dua minggu di Amerika Serikat untuk mempelajari hal tersebut.

Dia tidak hanya memperingatkan bahwa tagihan pajak yang saat ini sedang terburu-buru diproses melalui Kongres akan sangat meningkatkan kesenjangan yang besar antara orang kaya dan miskin, tapi juga menuduh Trump dan partainya secara sadar mengubah bentuk masyarakat Amerika dalam sebuah tawaran untuk menjadi masyarakat yang paling tidak setara di Dunia.

"Keaslian Amerika adalah tema konstan dalam percakapan saya," tulisnya.

"Tapi bukannya mewujudkan komitmen mengagumkan para pendirinya, Amerika Serikat saat ini telah membuktikan dirinya sebagai hal yang luar biasa dengan cara yang jauh lebih problematis yang sangat bertentangan dengan kekayaannya yang luar biasa dan komitmen pendiriannya terhadap hak asasi manusia. Akibatnya, kontras antara kekayaan pribadi dan kemelaratan publik berlimpah," sambungnya seperti dimuat The Guardian.

Dalam pesannya yang paling keras, Alston memperingatkan bahwa orang-orang Republik bermaksud untuk memangkas program kesejahteraan penting tahun depan untuk melakukan pemotongan pajak sebesar 1,5 triliun dolar AS yang bisa merugikan kehidupan orang Amerika.

"Konsekuensi untuk sistem proteksi sosial yang sudah terlalu banyak dan tidak pasti cenderung berakibat fatal bagi banyak program, dan mungkin juga bagi mereka yang mengandalkan mereka," tulisnya.

Dalam misi pencarian fakta 15 harinya, Alston, seorang profesor hukum dan akademisi Australia di New York University, mengunjungi Los Angeles dan San Francisco, Alabama, Georgia, Puerto Riko dan West Virginia, berbicara dengan keluarga berpenghasilan rendah serta pemerintah pejabat. Dia akan membuat laporan akhir Mei mendatang dan selanjutnya akan diserahkan ke dewan hak asasi manusia PBB. [mel]