Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait penyederhanaan Tarif Cukai Tembakau akan meningkatkan penerimaan negara.
Anggota Komisi XI DPR RI, Amir Uskara menjelaskan, PMK juga akan berdampak positif, yakni keadilan pada persaingan industri.
"Dengan adanya penggabungan batasan produksi rokok mesin ini, persaingan di industri lebih baik,†katanya dalam surat elektronik yang dikirimkan ke redaksi, Jumat (15/12).
DPR, kata dia, bisa menerima PMK tersebut karena banyak aspek, termasuk penggabungan batas produksi untuk rokok mesin yang nantinya akan berlaku di 2019.
"Pemerintah dalam hal ini Kementrian Keuangan sangatlah jeli dan ini sangat patut kita apresiasi,†lanjutnya.
Di dalam PMK tersebut, Pemerintah secara resmi juga telah mengatur suatu kebijakan berupa roadmap penyederhanaan struktur tarif cukai hasil tembakau. Roadmap penyederhanaan struktur tarif cukai ditetapkan selama periode tahun 2018 hingga 2021.
Pada bulan Oktober lalu Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) mengungkapkan bahwa kebijakan penyederhanaan struktur dimaksud dilakukan secara bertahap, mempertimbangkan persiapan dan masa transisi. Selama periode tahun 2018-2021, skenario penyederhanaan berturut-turut adalah menjadi 10 layer, 8 layer, 6 layer, dan 5 layer.
Kebijakan ini dipertimbangkan oleh DJBC sebagai alat untuk meningkatkan kepatuhan pengusaha pabrik hasil tembakau, menyederhanakan sistem administrasi di bidang cukai, dan mengoptimalisasi penerimaan negara.
Sebelumnya, Kementerian Keuangan resmi menetapkan kenaikan tarif cukai rokok tahun 2018 di kisaran 10 persen. Ketentuan itu tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau. Kebijakan ini akan berlaku mulai 1 Januari 2018 mendatang.
Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, kenaikan cukai ini didasarkan beberapa aspek antara lain aspek pengendalian konsumsi, aspek rokok ilegal, aspek tenaga kerja dan juga aspek penerimaan Negara.
[sam]
