Perempuan Tani-HKTI: Pemerintah Harus Jamin Ketersediaan Beras Nasional

Pemerintah seyogyanya mengatur beras dari hulu hingga hilir seperti gas dan listrik. Hal ini penting agar proses produksi, distribusi, sampai ketersedian dan harga terjamin khususnya untuk beras-beras medium.

Dengan demikian, ketersedian pangan secara nasional dapat terkontrol baik dan keterjaminan harga beras sesuai standar.

Hal ini disampaikan Ketua Umum Perempuan Tani-Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, Dian Novita Susanto di sela-sela Lokakarya tentang “Review Kebijakan Stabilisaasi Pangan (Beras) 2017; Singkronisasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Ketahanan Pangan” yang digelar Direktorat Kajian Strategis Kebijakan Pertanian Intitut Pertanian Bogor (KSKP-IPB) bekerja sama dengan Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (PATAKA) di Jakarta, baru-baru ini.

Lokakarya dimaksud untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas pangan selama tahun 2017 sekaligus memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai pelaksanaan kebijakan stabilitas pangan di era Bantuan Pangan Non Tunai.[wid]