Berita

Nusantara

Geruduk Kejati Sulut, Massa Desak Bupati Minut Tersangka

JUMAT, 15 DESEMBER 2017 | 02:57 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Ratusan anggota masyarakat Minahasa Utara (Minut) menggeruduk kantor Jaksa di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. Massa yang tergabung dalam Laskar Manguni Indonesia (LMI) dan Sulut Corruption Watch (SCW) itu mendesak pengusutan tuntas kasus korupsi proyek pengadaan pemecah ombak yang diduga menimbulkan kerugian negara Rp 8,8 miliar di Kabupaten Minut.

"Jadi, kami meminta agar Jaksa segera menjadikan Bupati Minut dan kroninya sebagai tersangka. Tangkap dan tahan mereka semua, sebelum Hari Natal nanti. Merekalah otak dari tindak pidana korupsi selama ini," tutur Ketua LMI Tonaas Wangko Hanny Pantouw, Kamis (14/12).

Massa datang dengan mengenakan berbagai atribut. Mereka mendesak Kepala Kejaksaan Tinggi Sulut Mangihut Sinaga segera menetapkan Bupati Minahasa Utara Vonni Anneke Panambunan dan sejumlah kroninya sebagai tersangka.


Dia mengatakan, jika kinerja Jaksa dalam mengusut kasus ini lelet dan bertele-tele, maka dapat diduga kuat bahwa jaksa juga turut serta bermain dan memuluskan terjadinya dugaan tindak pidana korupsi di Minut.
 
"Karena itu, kami menunggu bukti kinerja jaksa untuk segera menetapkan Bupati Minut sebagai tersangka, tahan dan usut sampai tuntas. Jika jaksa lelet, berarti ada jaksa yang turut bermain di sini," ujar Tonaas.

Sementara itu, Ketua SCW Novie Ngangi menyampaikan temuan bahwa dugaan tindak pidana korupsi di dalam kasus itu sudah sangat jelas. Dia mengaku heran dengan pengusutan yang tak kunjung juga menangkap otak pelakunya oleh Kejati.

"Sebab sudah hampir dua tahun kasus korupsi pengadaan Proyek Penahan Ombak di Kabupaten Minahasa Utara ini tidak mendapat kemajuan pengusutan yang berarti," tutur Novie.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya