Berita

Nusantara

Geruduk Kejati Sulut, Massa Desak Bupati Minut Tersangka

JUMAT, 15 DESEMBER 2017 | 02:57 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Ratusan anggota masyarakat Minahasa Utara (Minut) menggeruduk kantor Jaksa di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. Massa yang tergabung dalam Laskar Manguni Indonesia (LMI) dan Sulut Corruption Watch (SCW) itu mendesak pengusutan tuntas kasus korupsi proyek pengadaan pemecah ombak yang diduga menimbulkan kerugian negara Rp 8,8 miliar di Kabupaten Minut.

"Jadi, kami meminta agar Jaksa segera menjadikan Bupati Minut dan kroninya sebagai tersangka. Tangkap dan tahan mereka semua, sebelum Hari Natal nanti. Merekalah otak dari tindak pidana korupsi selama ini," tutur Ketua LMI Tonaas Wangko Hanny Pantouw, Kamis (14/12).

Massa datang dengan mengenakan berbagai atribut. Mereka mendesak Kepala Kejaksaan Tinggi Sulut Mangihut Sinaga segera menetapkan Bupati Minahasa Utara Vonni Anneke Panambunan dan sejumlah kroninya sebagai tersangka.


Dia mengatakan, jika kinerja Jaksa dalam mengusut kasus ini lelet dan bertele-tele, maka dapat diduga kuat bahwa jaksa juga turut serta bermain dan memuluskan terjadinya dugaan tindak pidana korupsi di Minut.
 
"Karena itu, kami menunggu bukti kinerja jaksa untuk segera menetapkan Bupati Minut sebagai tersangka, tahan dan usut sampai tuntas. Jika jaksa lelet, berarti ada jaksa yang turut bermain di sini," ujar Tonaas.

Sementara itu, Ketua SCW Novie Ngangi menyampaikan temuan bahwa dugaan tindak pidana korupsi di dalam kasus itu sudah sangat jelas. Dia mengaku heran dengan pengusutan yang tak kunjung juga menangkap otak pelakunya oleh Kejati.

"Sebab sudah hampir dua tahun kasus korupsi pengadaan Proyek Penahan Ombak di Kabupaten Minahasa Utara ini tidak mendapat kemajuan pengusutan yang berarti," tutur Novie.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Status Hukum dan Akuntansi Danantara Alami Kebingungan

Minggu, 26 Juli 2026 | 03:23

Koops TNI Habema Berhasil Evakuasi Dua Korban Aksi Kekerasan di Yahukimo

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:57

Pembangunan Papua Harus Dimulai dari Pendidikan Anak

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:42

Pengusutan Diskriminasi WNI di Bali Penting Buat Jaga Wibawa Hukum

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:24

Dari Ekopol Kolonial Menuju Berdaulat

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:57

Generasi Emas Institute jadi Harapan Baru Anak Muda Menatap 2045

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:33

Lahirnya Generasi Hebat OAP Tolok Ukur Keberhasilan PSN Papua

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:10

Polda Jabar Selidiki Penemuan Jenazah Seorang Satpam di Waduk Jatiluhur

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:53

Cegah Bad Mining Lewat Koperasi

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:35

Dana Keistimewaan Yogyakarta Sukses Berdayakan Masyarakat

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:12

Selengkapnya