Kapasitas APBN hanya mencapai 15 persen dari PDB, sementara 85 persen PDB lainnya bersumber dari kegiatan perbankan, ekonomi kerakyatan, industri termasuk swasta. Karena itu, sinergi pemerintah dengan swasta sangat strategis dalam mempercepat pembangunan nasional, termasuk dalam mempersiapkan SDM yang handal.
"Diperlukan sinergi antara Pemerintah dan swasta dalam mempercepat capaian kemajuan pembangunan nasional, khususnya pembangunan SDM," katq Menko PMK Puan Maharani saat menjadi keynote speech sekaligus membuka Rapimnas KADIN 2017 di Batam, Riau (Kamis, 14/12).
Dijelaskannya, hingga kini untuk memperkuat ketahanan keluarga, Pemerintah memperluas jangkauan Program Keluarga Harapan menjadi 6 Juta Keluarga. Pada tahun 2018 misalnya, akan terus diperluas menjadi 10 Juta Keluarga. Adapun Pembangunan Desa, diarahkan untuk dapat mempercepat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat: Pembangunan Akses Air Bersih, PAUD, Posyandu, dan Polindes. Di 2018, optimalisasi pemanfaatan dana desa akan diarahkan pada Kegiatan Padat Karya dengan total angagran Rp 60 triliun.
Sementara, dalam pelayanan ibadah haji, pemerintah terus meningkatkan pelayanannya. Selama 3 tahun terakhir, indeks kepuasan terus meningkat seiring dengan berbagai perbaikan fasilitas.
Puan memaparkan di bidang Pemberdayaan Rakyat dilakukan melalui Revitalisasi Vokasional, yang dilaksanakan melalui tiga jalur. Yaitu revitalisasi SMK yang saat ini telah dilakukan kerjasama antara 415 industry dan 1245 SMK; revitalisasi Politeknik dimana terdapat 12 Politeknik yang sedang di revitalisasi; dan evitalisasi BLK (Balai Latihan Kerja) yang telah melakukan sertifikasi tenaga kerja selama 3 tahun terakhir dan telah mencapai 943.000 sertifikat.
Pemerintah, lanjut Menko PMK, juga terus memperluas akses kepada pemuda-pemudi untuk mendapatkan pendidikan tinggi dengan memberikan BIDIKMISI (Biaya Pendidikan Mahasiswa Miskin Berprestasi).
"Jumlah penerima Bidikmisi terus meningkat selama 3 tahun terakhir: dari 248.600 Mahasiswa (2015) menjadi 401.500 Mahasiswa pada tahun 2018,†jelasnya.
Lebih lanjut dijelaskan, pemerintah pun telah membangun 7 pos lintas batas negara (PLBN) yaitu di kalbar (Entikong, Badau, Aruk), di NTT (Motaain, Motamasin, Wini), di Papua (Skouw). Kepada pihak Swasta, Menko PMK berharap agar dapat bermitra dengan Desa dan menjadikan Desa sebagai binaannya (misalnya 1 Perusahaan membina 5 Desa, dengan Program tertentu, yang dapat memberikan manfaat bersama).
Diingatkannya juga, bahwa di tahun 2018, Indonesia akan menjadi tuan rumah ASIAN Games 2018. Ia pun mengajak swasta selain menjadi sponsor juga ikut serta dalam program Wisata, Kuliner, Shopping, UMKM, dan Pasca Event.
"Swasta memiliki banyak kaki di daerah, sementara Pemerintah memiliki keterbatasan. Karenanya keterlibatan swasta dalam pembangunan SDM sangat dibutuhkan," ucap Menko PMK.
[sam]
