Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, meminta warga Jakarta turut mengawasi Djakarta Warehouse Project (DWP) 2017 yang akan digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, mulai besok.
Anies mengaku telah menginstruksikan jajaran dinas pariwisata maupun aparat keamanan untuk memastikan DWP 2017 tidak sedikitpun melanggar aturan hukum.
"Jadi saya instruksikan kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, pihak kepolisian, termasuk Satpol PP, untuk membantu memastikan pengamanan dan seluruh aturan ditaati," kata Anies, Kamis (14/12).
Ia mewanti-wanti acara DWP tidak akan diizinkan kembali digelar di Jakarta jika ditemukan pelanggaran oleh penonton maupun panitia DWP 2017 selama penyelenggaraan besok dan lusa.
"Semuanya aturan yang ada, kami akan ketat. Kalau melanggar, jangan harap bisa lakukan lagi," tegasnya.
Tadi siang, demonstran dari beberapa organisasi kemasyarakatan (ormas) mendatangi Balai Kota untuk menolak DWP 2017.
Salah satu peserta aksi, Suhadi, mengaku sebagai Ketua Gerakan Masyarakat
Pemilih Anies-Sandi (Gempas). Ia menuntut agar DWP tidak digelar lagi
di Jakarta pada tahun-tahun mendatang.
"Kami tidak menekan, tapi setidaknya peserta DWP tahu kalau tahun-tahun ke depan enggak akan ada lagi DWP," katanya saat berorasi.
Ia bahkan mengaitkan acara pesta pora penuh dentuman musik elektronik tersebut dengan ancaman kemerosotan moral masyarakat
"Kita
lihat DWP ini masalah moral. Mohon Pak Gubernur, dengan kepedulian kita
di sini, izin DWP diberhentikan selamanya," lanjutnya.
Dia
menuduh orang-orang yang berpartisipasi dan hadir dalam DWP 2017 akan
menggunakan obat-obatan terlarang untuk memacu adrenalin. Paling tidak, mereka
mengonsumsi minuman keras.
[ald]
