Di penghujung tahun 2017, PT Pertamina (Persero) menorehkan prestasi dengan meraih penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai BUMN dengan Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik.
Penghargaan diterima langsung oleh Direktur Utama Pertamina Elia Massa Manik dan diserahkan oleh Wakil Ketua KPK, Basaria Pandjaitan.
Pemberian penghargaan dilaksanakan dalam rangka peringatan acara Hari Anti Korupsi Sedunia yang ke-12 diadakan KPK, Senin (12/12) lalu di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan. Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla dan Ketua KPK, Agus Rahardjo, serta para petinggi BUMN dan swasta.
Direktur Utama Pertamina, Massa Manik menyatakan, penghargaan tersebut sebagai bukti nyata komitmen Pertaminan dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik, dengan berpegang pada salah tata nilai perusahaan yakni "clean".
"Penerapan pedoman perilaku perusahaan ini menunjukkan komitmen kami untuk terus berusaha patuh pada ketentuan hukum dan standar etika tertinggi pada setiap kegiatan bisnis dan operasi, dimana kami mewajibkan seluruh pekerja melaporkan segala gratifikasi dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)," kata Massa Manik.
Massa menambahkan, seluruh laporan tersebut terecord, termonitor dan langsung dipantau oleh KPK.
Ketua KPK, Agus Rahardjo mengatakan penghargaan ini merupakan wujud kepedulian KPK dalam pencegahan korupsi. "Semoga dengan penghargaan ini, seluruh komponen masyarakat Indonesia, civil society, birokrat, media massa, BUMN, dan lainnya dapat bersama-sama melakukan pencegahan korupsi," pintanya.
Untuk mencegah menyebarnya wabah korupsi melalui sistem pengendalian, tambah Agus, KPK memiliki dua aplikasi baru secara online yaitu e-LKHPN dan e-gratifikasi.
:Sistem pencegahan melalui aplikasi ini dibuat agar lebih mudah dan transparan digunakan oleh berbagai pihak di masyarakat," tambahnya.
Sementara itu, Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla dalam sambutannya mengatakan, korupsi adalah masalah dunia, bisa terjadi pada siapapun dan tidak memiliki batas. Oleh karena itu, semua komponen bangsa, baik pemerintahan, lembaga negara, BUMN ataupun swasta harus berusaha mencegahnya.
“Jika ingin Indonesia maju, tentu harus menjaga bangsa ini agar tidak korupsi baik dalam birokrasi maupun masyarakat luas," ujarnya.
[wid/***]
