Berita

Nusantara

Kesbangpol Dituding Gembosi Anies

KAMIS, 14 DESEMBER 2017 | 02:57 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

. Perwakilan sejumlah ormas dan lembaga kemasyarakatan di DKI Jakarta geram acara makan siang bersama Gubernur Anies Baswedan di Balaikota ditunda. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Darwis Muhammad Aji dituding berada di balik penundaan acara itu.

"Ada upaya penggembosan terhadap Anies yang dilakukan kepala Badan Kesbangpol dalam kasus makan siang bareng ormas kemarin," kata Rico kepada wartawan, Rabu (13/12).

Dijelaskan dia, undangan makan siang bersama Anies dicetak Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri (KDH dan KLN) DKI. Sementara kepala Badan Kesbangpol merupakan pihak pengundang yang bertanggungjawab atas terselenggarannya kegiatan tersebut.


Padahal sepanjang Selasa kemarin, sesuai jadwal gubernur-wakil gubernur DKI, tidak tercantum agenda makan siang bareng perwakilan ormas dan kelembagaan masyarakat.

"Ini membuktikan kinerja kepala Badan Kesbangpol tidak profesional. Layak dilengserkan," kata Rico.

Dikonfirmasi, Darwis Muhammad Aji mengungkapkan hingga saat ini belum ada jadwal pasti terkait agenda makan siang bersama ormas. Namun, jika Anies telah menjadwalkan agenda tersebut, lanjutnya, berarti telah dikomunikasikan dengan Biro Kepala Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri (KDH dan KLN).

"Mungkin Pak Anies sudah berkomunikasi dengan Biro KDH. Kalau memang besok kan kami yang berkomunikasi lagi dengan ormas-ormas itu," tuturnya.

Sebelumnya, sejumlah perwakilan ormas dan kelembagaan masyarakat marah atas penundaan agenda makan siang bersama Anies Baswedan. Salah satu perwakilan dari Partai Berkarya, Hilda, mengaku baru mendapat kabar pembatalan acara tersebut setengah jam sebelum acara.

"Ada info pembatalan baru hari ini. Setengah jam sebelumnya. Gendeng mangan sendal. Lek lek wonge teko luar kota piye?" kata Hilda.[dem]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

AS dan Iran Kembali Saling Serang

Selasa, 05 Mei 2026 | 12:02

Rupiah Melemah Tajam ke Rp17.400, BI Soroti Tekanan Global

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:40

Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen di Kuartal I-2026, Tertinggi Sejak Pandemi Covid-19

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:32

Harga Minyak Melonjak Meski OPEC+ Berencana Tambah Produksi

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:22

Polri Larang Anggota Live Streaming Saat Berdinas

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:18

Kenaikan HET MinyaKita Picu Harga Lewati Batas Wajar

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Prabowo Minta Kampus Bantu Pemda Atasi Masalah Sampah hingga Tata Kota

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Penyelidikan Korupsi Lahan Whoosh Mandek, KPK Akui Beban Perkara Menumpuk

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:08

Aktivis HAM Tak Perlu Disertifikasi

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Dubes Perempuan RI Baru Sekitar 10 Persen, Jauh dari Target 30 Persen

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Selengkapnya