. Pelantikan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI adalah salah satu kebanggaan tersendiri bagi korps Angkatan Udara. Pengangkatan Panglima TNI dari AU mengacu pada tradisi rotasi jabatan angkatan.
Banyak pihak yang mendukung keputusan Presiden Joko Widodo memilih Hadi, di tengah kabar sumir dari beberapa kalangan bahwa ke depan Hadi akan menghadapi persoalan konsolidasi internal TNI.
Kekhawatiran itu tentu bukan tanpa alasan dan latar belakang. Harus diakui peran dan pengaruh korps Angkatan Darat dalam proses politik cukup besar.
Sekretaris Jenderal DPP Partai Perindo Ahmad Rofiq memberikan selamat dan apresiasi sebesar-besarnya atas dilantiknya Hadi sebagai panglima TNI yang baru menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo.
"Kita patut bangga dan memberi apresiasi kepada TNI AU karena salah satu kadernya telah dipercaya untuk memimpin organisasi militer Indonesia," ujar Rofiq dalam keterannya, Senin (11/12).
Menurutnya, partai politik dan gerakan masyarakat sipil harus terus mendorong proses profesionalisme di dalam tubuh TNI. Agar ke depan alutsista pertahan TNI bisa bersaing dengan negara-negara maju di kawasan Asia.
Di sisi lain, Rofiq menyoroti situasi politik terkini dimana masih ada oknum pejabat militer aktif yang turut menunggangi gerakan politik sipil. Jelas dia, paradigma ini harus dituntaskan. Karena, jika militer selalu sibuk dengan agenda politik praktis, maka konsep menjaga NKRI dari ancaman luar akan luput dari konsentrasi prioritas militer.
Lebih lanjut, Rofiq mendukung Presiden Jokowi dengan mengangkat panglima TNI dari AU. Hal ini dikarenakan ancaman dari luar bukan saja ancaman dalam bentuk fisik dan militeristik.
Dengan wilayah laut dan udara yang besar, Indonesia sebagai negara maritim mulai fokus pada isu kedaulatan ruang udara di atas permukaan laut dan darat.
"Partai Perindo mendukung agenda Presiden dalam perwujudan profesionalisme di tubuh militer. Memang sudah saatnya militer pretorian regenerasi dengan militer profesional," tutup Rofiq.
[rus]
