Berita

Ilustrasi/Net

Nusantara

Tata Kelola Parkir Jakarta Akan Mundur Jika Kembali Ke Sistem Karcis

SENIN, 11 DESEMBER 2017 | 16:36 WIB | LAPORAN:

Pengelolaan parkir di DKI Jakarta bakal mengalami kemunduran jika sistem yang digunakan kembali kepada penggunaan karcis. Pasalnya sejumlah titik di Jakarta telah memakai sistem pembayaran non tunai melalui mesin terminal parkir elektronik (TPE).

Pengamat Perkotaan Yayat Supriatna dari Universitas Trisakti menilai tata kelola parkir konvensional dengan menggunakan karcis berpotensi pada bocornya pemasukan parkir yang cukup besar.

Menurut Yayat, penggunaan TPE sudah lama dijalankan di Ibukota negara-negara maju. Jakarta sebagai kota metrpolitan semestinya mengikuti perkembangan yang ada terkait sistem pembayaran parkir.


"Saya lebih memilih parkir meter karena kan Jakarta adalah kota metropolitan, kota besar pengelolaan parkir on the street-nya harus bagus," ujar Yayat saat dihubungi wartawan, Senin (11/12).

Yayat menilai jika sistem pembayaran menggunakan karcis, Pemprov tidak bisa memastikan seberapa besar pendapatan yang dihasilkan. Terlebih penggunaan karcis bisa saja di manipulasi dengan mencetak jenis yang sama.

Menurutnya, dibeberapa kasus satu karcis bisa dipakai untuk lima pengendara.

"Ini kan bahaya, kebocoran parkir itu banyak disitu," ujar Yayat.

Lebih lanjut Yayat menjelaskan penggunaan parkir meter sejalan dengan program pemerintah pusat yang sudah memulai penggunaan uang elektronik sebagai pembayaran keperluan lainnya. Selain itu, sistem non tunai, juga menciptakan transparansi dan terhindar kebocoran yang biasa terjadi pada pembayaran dengan karcis atau cash.

Parkir meter yang ada saat ini, sambung Yayat sudah cukup baik dan perlu dikembangkan di beberapa titik perkotaan.

"Kita harus dorong ke arah sana, saya dengar mau dikembangkan di beberapa tempat, saya rasa itu bagus," ujarnya. [nes]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

AS dan Iran Kembali Saling Serang

Selasa, 05 Mei 2026 | 12:02

Rupiah Melemah Tajam ke Rp17.400, BI Soroti Tekanan Global

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:40

Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen di Kuartal I-2026, Tertinggi Sejak Pandemi Covid-19

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:32

Harga Minyak Melonjak Meski OPEC+ Berencana Tambah Produksi

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:22

Polri Larang Anggota Live Streaming Saat Berdinas

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:18

Kenaikan HET MinyaKita Picu Harga Lewati Batas Wajar

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Prabowo Minta Kampus Bantu Pemda Atasi Masalah Sampah hingga Tata Kota

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Penyelidikan Korupsi Lahan Whoosh Mandek, KPK Akui Beban Perkara Menumpuk

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:08

Aktivis HAM Tak Perlu Disertifikasi

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Dubes Perempuan RI Baru Sekitar 10 Persen, Jauh dari Target 30 Persen

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Selengkapnya