Duterte Minta Kongres Perpanjang Darurat Militer Di Selatan Filipina

Presiden Filipina Rodrigo Duterte meminta Kongres pada hari Senin (11/12) untuk memperpanjang darurat militer di bagian selatan negara itu sampai akhir tahun depan . Langkah tersebut dinilai penting demi memerangi militan.

Dalam sebuah surat kepada anggota parlemen yang dikeluarkan oleh kantornya, Duterte mengatakan bahwa memperpanjang masa darurat militer diperlukan di wilayah selatan Mindanao untuk memberlakukan pemberontakan yang sedang berlangsung oleh pendukung kelompok Islam dan juga meningkatnya ancaman dari gerilyawan komunis.

"Saya meminta Kongres Filipina untuk memperpanjang proklamasi Darurat Militer dan penangguhan hak istimewa habeas corpus di seluruh Mindanao untuk jangka waktu satu tahun mulai 1 Januari 2018," kata surat tersebut seperti dimuat Channel News Asia.

Duterte pada awalnya memberlakukan kekuasaan militer di Mindanao, yang mencakup sepertiga bagian selatan negara ini dan merupakan rumah bagi sekitar 20 juta orang, pada bulan Mei untuk memadamkan sebuah pemberontakan oleh pendukung ISIS di kota Marawi.

Meskipun Duterte menyatakan pada bulan Oktober bahwa Marawi telah "dibebaskan" dan kepala militer mengatakan bahwa sebagian besar pemimpin militan telah terbunuh, pihak berwenang terus memperingatkan bahwa orang lain yang melarikan diri adalah mengelompokkan dan merekrut kembali di Mindanao.

Periode awal darurat militer dibatasi oleh konstitusi menjadi 60 hari. Tapi anggota parlemen pada bulan Juli mendukung perpanjangan sampai akhir tahun ini.

Darurat militer adalah isu yang sangat sensitif di Filipina, setelah diktator Ferdinand Marcos menggunakan peraturan militer sebagai senjata kunci untuk memegang kekuasaan satu generasi yang lalu.

Duterte, yang telah memuji Marcos, telah berulang kali mengatakan bahwa dia dapat memberlakukan darurat militer di seluruh negara. [mel]