Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mengejar target serapan tenaga kerja di sektor infrastruktur. Hal ini untuk memenuhi komitmen Presiden Jokowi untuk menjadikan sektor infrastruktur sebagai lokomotif penyerapan tenaga kerja hingga 2019 sekitar 263.646 pekerja.
Kementerian ini mengalokasikan anggaran Rp 11,2 triliun dari total Rp107,3 triliun pada 2018 untuk program padat karya cash. Program ini untuk mendukung target pengentasan kemiskinan dan mengurangi pengangguran.
Dirjen Sumber Daya Air-Kementerian PUPR Imam Santoso mengaku sudah membuat program yang langsung menyentuh masyarakat.
"Dalam implementasinya, infrastruktur berbasis masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air terwujud dengan salah satunya dalam Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI),†kata Imam Santoso di Jakarta, kemarin.
Menurut dia, program tersebut terealisasi dalam program percepatan peningkatan tata guna air irigasi (P3TGAI), operasi dan pemeliharaan (OP) irigasi, Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah (PISEW), Program Penyediaan Air Minum Berbasis Masayarakat ( Pamsimas), Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), pembangunan rumah swadaya maupun Rusun dan rumah tapak untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan pemeliharaan rutin jalan.
Dijelaskan, manfaat utama pelaksanaan kegiatan P3TGAI yakni memperbaiki, merehabilitasi dan meningkatkan fungsi jaringan irigasi. Sehingga, bisa meningkatkan pelayanan air irigasi yang akan menaikan produksi padi petani. Dengan begitu, secara tidak langsung akan meningkatkan kesejahteraan para petani.
Sementara, program padat karya di Kementerian PUPR antara lain terdapat (P3-TGAI) dengan nilai Rp1,1 triliun dengan belanja upah Rp 379,7 miliar di 5 ribu lokasi, tenaga kerja yang terserap 62.400 orang.
Sebelumnya, Institute for Development of Economic and Finance (Indef) mencatat penyerapan tenaga kerja dari sektor konstruksi masih perlu digenjot dulu.
Direktur Indef Enny Sri Hartati mengatakan,untuk mendorong sektor konstruksi sebagai penyedia lapangan kerja perlu ada perencanaan yang lebih matang dalam pengerjaan proyek infrastruktur.
"Kalau ada perencanaan, kan inginnya cepat. Inginnya instan sehingga harus selesai sekarang. Harus selesai bulan depan, sehingga akhirnya dengan alat-alat berat
kan," kata Enny.
[wid]
