Ada cara untuk mengurangi pertumbuhan penduduk di Tanah Air yang sejalan dengan visi Presiden Joko Widodo membangun Indonesia dari daerah pinggiran.
Cara itu dicetuskan Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), M. Rizal Damanik.
"Program ini sejalan dengan keinginan Presiden Joko Widodo, yang ingin membangun Indonesia dari daerah pinggiran. Dengan adanya Kampung KB, pemerintah dapat menyentuh merata terutama masyarakat di daerah pinggiran," kata Rizal kepada wartawan di Jakarta, Rabu (6/12).
Rizal menyebut kriteria Kampung KB adalah daerah-daerah pinggiran, yang memiliki angka kelahiran masih tinggi namun taraf perekonomiannya masih rendah. Ia mengungkap secara nasional tingkat pertumbuhan penduduk termasuk di Provinsi Sulawesi Tengah masih tinggi.
"Karena ini cakupanya nasional, jadi menangani masalah kependudukan tidak bisa hanya BKKBN. Harus semua bekerjasama dengan melakukan koordinasi lintas instansi, yang dikuatkan dengan Instruksi Presiden," lanjut dia.
Lebih lanjut, Akademisi Institut Pertanian Bogor itu mengungkap program Kampung KB telah berjalan selama dua tahun. Tahun pertama adalah tentang bagaimana mencanangkan Kampung KB di setiap provinsi. Tahun kedua, pencanangan Kampung KB ditargetkan ada di setiap kecamatan bahkan di setiap desa.
"Dengan begitu, pembangunan benar-benar dilakukan sampai menyentuh langsung ke masyarakat secara merata dari Sabang sampai Merauke. Artinya tidak ada lagi masyarakat yang tidak mendapat bantuan dan pelayanan," ungkapnya.
Kampung KB merupakan amanah dari UU 52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, sebagai dasar pelaksanaan program Kependudukan dan KB. Program itu menekankan kewenangan BKKBN untuk tidak hanya fokus pada masalah pengendalian penduduk, tetapi juga masalah pembangunan KB.
Salah satu kepala daerah yang memuji program Kampung KB adalah Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Djanggola. Dia memang mengharapkan kerjasama semua pihak agar jumlah penduduk di Sulteng, yang saat ini telah mencapai angka lebih dari 2 juta jiwa, dapat ditekan.
“Jumlah penduduk di Sulteng setiap tahunnya mengalami pertumbuhan 1,94 persen, jika dibandingkan pertumbuhan nasional hanya 1,49 persen. Kondisi jumlah penduduk yang besar ini akan menjadi beban pembangunan, bila sumber daya manusianya rendah," ujar Longki.
[ald]
