. Isu perombakan kabinet Jokowi-JK menjadi pembicaraan santer dalam kurun waktu satu pekan ini. Banyak rumor beredar bahwa akan ada dua menteri yang diganti.
Yaitu, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa yang akan maju di Pilkada Jawa Timur 2018, dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto yang digadang-gadang akan menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar.
Kendati isu itu sudah cukup kencang, namun Presiden Joko Widodo belum memberikan sinyal kuat siapa dan kapan pergantian itu akan terjadi.
"Pertama, reshuffle hak prerogatif Presiden," kata Jurubicara Presiden Johan Budi di Istana Jakarta baru-baru ini.
Johan mengatakan untuk mengganti menteri, Presiden selalu berdasar pada evaluasi yang dilakukan. Selain itu, Jokowi juga tidak melihat umur masa jabatan pemerintahan untuk mengganti menterinya.
"Kalau lihat dari pengalaman, Presiden juga tidak melihat apakah masa kerja kabinet ini tinggal dua tahun atau tiga tahun. Tidak memberatkan itu untuk reshuffle. Tapi tidak harus reshuffle juga," katanya.
"Jadi mari kita menunggu saja. Kita kembalikan ke hak prerogatif Presiden. Saya tidak bisa mendahului apa yang tidak bisa didahului," ujar Johan menambahkan.
Dalam kesempatan berbeda di DPP Partai Perindo, Dipenogoro 29 Menteng. Sekjen Perindo, Ahmad Rofiq
Dalam kesempatan berbeda, Sekretaris Jenderal Partai Perindo Ahmad Rofiq menegaskan Perindo mendukung penuh keputusan Presiden sebagai unsur partai pendukung pemerintah.
"Partai Perindo berada digaris terdepan bersama partai-partai pendukung pemerintah lainya. Dengan begitu, terkait dengan isu reshuffle kita serahkan 100 persen kepada Presiden. Itu adalah wilayah kewenangan penuh seorang Presiden dalam mengelola pemerintahan. Sebagai partai pendukung, kami mengapresiasi positif kinerja kabinet selama tiga tahun ini," papar Rofiq dalam keterangan tertulis, Rabu (6/12).
Disinggung, apakah Perindo sebagai partai pendukung pemerintah akan merekomendasikan nama menteri di dalam kabinet. Rofiq menyatakan partainya tidak memiliki agenda untuk meminta-minta posisi menteri.
"Apapun yang menjadi keputusan Presiden harus dibaca dalam kerangka penugasan. Bukan bagi-bagi jabatan. Dengan begitu Partai sebagai partai pendukung akan konsisten berada di belakang Presiden," imbuhnya.
Hanya saja Rofiq memberikan catatan kritis kepada pola komunikasi Kantor Staf Presiden yang selama ini mengemban tugas sebagai komunikan kepada multi elemen bangsa. Dia memberi catatan tebal kepada KSP yang dinilai tidak proaktif dalam melakukan komunikasi dan konsolidasi politik. Kelembagaan negara itu terlihat kehilangan ruh dan marwahnya pasca ditinggalkan Luhut B. Panjaitan.
"Saya membaca banyak hasil survei tentang kepuasan publik kepada pemerintah, dan hampir semua survei memberikan indikator positif. Hal ini sejalan dengan penguatan elektabilitas Presiden dalam persepsi publik. Tapi ini kan hasil dari survei masyarakat perkotaan, sebaiknya ke depan kelembagaan KSP bisa lebih piawai dalam melakukan diseminasi pencapaian pemerintah hingga di masyarakat pedesaan," demikian Rofiq.
[rus]
