Berita

FGD/RMOL

Bisnis

Bank Indonesia: Mindset Masyarakat Indonesia Harus Diubah

RABU, 06 DESEMBER 2017 | 12:43 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Pemerintah melalui Bank Indonesia (BI) telah meluncurkan program Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) sebagai wujud terbentuknya sistem pembayaran non tunai yang terkoneksi di seluruh Indoneisa.

Direktur Eksekutif Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran BI Eva Panggabean mengakui untuk mewujudkan tantangan elektronifikasi itu butuh usaha yang besar dan tidak mudah. Salah satunya yakni mengubah pola pikir (Mindset) masyarakat Indonesia.

"Pertama, kita harus ubah mindset, memang sangat berat, memegang uang rasanya beda dengan kartu," kata Eva dalam paparannya di acara Forum Discusiom Group (FGD) yang diadakan Bank Indonesia bersama harian Rakyat Merdeka di Hotel Wastin, Kumingan, Jakarta, Rabu (6/12).


Yang kedua, lanjut Eva harus terciptanya harmonisasi dari seluruh Kementerian dan Lembaga dalam penerapan kebijakan ini. Sementara yang ketiga yaitu membangun ekosistem yang mendukung transaksi nok tunai, misalnya penyediaan fasilitas Top Up.

Dengan adanya sisten ini, Eva menjelaskan bisa dapat diintegrasikan dengan program-program pemerintah, seperti Bantuan Sosial yang ditujukan kepada rakyat miskin, sehingga mengurangi penyimpangan.

"Sebab National Paymet Gateaway ini dapat diterima di berbagai mesin," pungkas Eva.

Acara ini menghadirkan beberapa narasumber diantaranya Eva Panggabean (Direktur Eksekutif Kebijakan dan Sistem Pembayaran BI), Heri Tri Saputra Zuna (Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian PUPR) dan Edi Sukmoro (Direktur Utama Kereta Api Indonesia (KAI). Juga hadir, jajaran Direksi harian Rakyat Merdeka yaitu Direktur Utama Kiki Iswara, Pemimpin Umum Ratna Susilowati dan Komisaris Karim Paputungan.

Acara yang dipandu oleh moderator Wianda Pusponegoro itu nantinya akan dibahas dan diulas bersama beberala para penanggap diantaranya, Rico Usthavia dari Bank Mandiri, Santoso Liem dari BCA, Anggoro Eko Cahyono Direktur BNI, Tulus Abadi Ketua YLKI, dan pengamat kebijakan publik Agus Pambagyo. [san]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

Pakai Jaket Gojek Mulyono di Sidang Pledoi, Nadiem Ingin Seret Jokowi?

Rabu, 03 Juni 2026 | 05:18

UPDATE

BNI Ingatkan Nasabah, Waspada Modus Penipuan BNIdirect

Sabtu, 13 Juni 2026 | 16:06

Diduga Palsukan KTA, Sekjen dan Waketum PPP Dipolisikan

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:47

DPR Nilai Dukungan Publik terhadap Program MBG Tetap Kuat Meski Diterpa Kasus Korupsi

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:09

Seleksi Pejabat Kemenag Kini Makin Ketat, Rekam Jejak Jadi Penentu

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:04

Soal Protes Kenaikan BBM, DPR Ingatkan Harga di Indonesia Masih Relatif Murah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:34

Program Padat Karya Jaga Daya Beli Masyarakat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:29

Kejagung: Motor Listrik MBG Bukan untuk Disita, Tapi Segera Disalurkan

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:24

LEMIGAS dan Pertagas Resmi Berkolaborasi di Proyek Cisem II

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:55

Fernando Emas: Waspada Reformasi 1998 Jilid II

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:51

Bank Mandiri Siapkan Rp1,95 Triliun untuk Lunasi Green Bond Seri A

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:33

Selengkapnya