Demokrasi bisa menciptakan keadilan, keamanan dan kesejahteraan yang baik bagi rakyatnya, hanya jika basis politik masyarakat negaranya matang. Hal itu juga memiliki korelasi dengan tingkat pendapatan serta pendidikan.
Mantan Dubes RI untuk Republik Rakyat China Mayjen (Purn) Sudrajat pada diskusi dengan tema "Transforming the State for Justice and Security: Mission Impossible?" yang diselenggarakan dalam rangka Bali Civil Society and Media Forum di Gading Serpong, Banten, Selasa (5/12), menjelaskan bahwa warga dengan pendapatan dan pendidikan yang rendah memiliki kecenderungan basis politik yang tidak stabil. Mereka akan lebih mudah terperangkap dalam transaksi suara dalam pemilu dan hal tersebut mengarah pada kartel demokrasi.
Dalam kegiatan itu, turut hadir pembicara lain adalah DR. Dicky Sofjan dari Indonesian Consortium for Religious Study dan Eriyanto Nugroho dari Indonesian Center of Law and Policies Studies Foundation serta moderator CEO Kantor Berita Politik RMOL Teguh Santosa
"Mereka yang memiliki uang akan memenangkan pemilu . Sehingga pada akhirnya, demokrasi hanya akan memproduksi pemimpin dengan kepentingan bak pengusaha dan jauh dari kepentingan masyarakat," jelas Sudrajat.
"Bisakah kita mengharapkan keadian?" tanyanya.
Ia mengangkat Amerika Serikat dan Inggris sebagai contoh. Amerika Serikat baru memberikan izin bagi wanita untuk memilih di tahun 1920 dan Inggris di tahun 1941.
"Kenapa? Karena banyak orang di Amerika Serikat dan Inggris pada saat itu percaya bahwa perempuan memiliki kecerdasan yang kurang bila harus membuat keputusan politik," jelasnya sambil menambahkan bahwa alasan yang sama juga diberlakukan pada warga Afrika-Amerika yang baru mendapatkan hak pilih mereka di tahun 1965.
Hal itu dilakukan karena bila demokrasi diproduksi oleh warga yang kurang cerdas, maka hanya akan menghasilkan demokrasi yang juga tidak cerdas
"Apakah kita bisa mengharapkan keadilan untuk disampaikan oleh demokrasi yang kurang cerdas? Kita bisa membayangkan jika calon legislatif dan calon presiden kita yang hanya membutuhkan syarat pendidikan minimum SMA dan pemilih yang bahkan buta huruf," sambungnya.
Kondisi tersebut jelas akan memiliki dampak pada kualitas pemimpin dan kepemimpinannya.
"Kita saat ini memiliki
one men one vote tanpa mempedulikan aspek kecerdasan," tambahnya.
Lebih lanjut, Sudrajat menambahkan bahwa demokrasi dengan banyak partai akan hanya mempersulit pelaksanaan
check and balaces dan hanya ada dua cara yang memungkinkan untuk melakukan hal itu.
"Pertama adalah dengan cara koalisi dan yang kedua adalah dengan power sharing atau bagi-bagi kekuasaan," tuturnya.
Berlajar dari pengalaman, kolaisi sedikit tidak stabil karena setiap partai politik selalu menginginkan yang terbaik dari kepentingan mereka.
"Dan untuk mencapai tujuan itu, mereka mungkin berpindah dari satu koalisi ke koalisi lainnya," ujarnya.
Sedangkan power sharing, atau bagi-bagi kekuasaan jelas akan mengarah pada bagi-bagi koalisi kabinet, bagi-bagi suara dalam parlemen. Hal tersebut jelas tidak menjauhkan mereka dari bagi-bagi korupsi.
"Untuk menyampaikan keadilan, keamanan dan kesejahteraan membutuhkan pemerintah yang kuat dan stabil. Stabilitas politik pada dasarnya fundamental bagi keamanan. Bagi kesejahteraan, kita membutuhkan lebih dari sekedar stabilitas, kita membutuhkan pemerintah yang berkelanjutan," lanjut Sudrajat.
"Kesimpulan saya, hanya kualitas demokrasi yang bagus yang akan menciptakan pemimpin yang baik dan pemimpin yang baik akan meproduksi kualitas pemerintahan negara yang juga baik yang mampu menyampaikan keadilan, keamanan dan kesejahteraan," tutupnya.
[mel]
