Berita

Bambang Haryo Soekartono/Net

Politik

Ekonomi Melorot Daya Beli Merosot, Ganti Saja "Kabinet Kerja" Dengan "Kabinet Jalan-jalan"

SELASA, 05 DESEMBER 2017 | 15:38 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Nama kabinet Presiden Joko Widodo "kabinet kerja" sebaiknya diganti saja dengan "kabinet jalan-jalan". Pasalnya, Jokowi dan para menterinya hanya doyan jalan-jalan ketimbang bekerja serius.

Begitu disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono kepada redaksi, Selasa (5/12).

Asyik jalan-jalan dan tidak fokus bekerja terbukti dari ekonomi yang melambat bahkan melorot dan daya beli masyarakat yang merosot.


"Di awal pemerintahan Pak Jokowi dipasang target pertumbuhan ekonomi 7 persen, tapi yang didapat hanya 5 persen. Ini nomor 6 di Asia Tenggara, padahal sebelumnya sempat tertinggi. Ini memprihatinkan," kata Bambang Haryo.

Jelas dia, ada beberapa faktor mengakibatkan kondisi buruk ini terjadi. Pertama, pemerintah mencabut subsidi bahan bakar minyak (BBM), termasuk mengurangi subsidi listrik. Padahal, BBM dan listrik adalah kebutuhan mendasar masyarakat.

Selanjutnya, pemerintah kurang memperhatikan pedagang kecil, mikro dan UMKM.

Bambang Haryo juga menyayangkan 16 paket yang dibuat tidak bisa mendongkrak perekonomian seperti yang diharapkan.

"Ini karena apa, karena tidak fokus. Jokowi hanya banyak jalan-jalan, banyak ke mall, banyak memanah dan sering tampil di youtube," sindirnya.

Dia pun kurang setuju dengan gaya Jokowi yang sering mengajak para menterinya ikut jalan-jalan, sehingga para menteri juga ikut tidak fokus bekerja.

"Ini membuat kinerja menteri terbengkalai. Satu hari ikut Presiden, bisa 10 sampai 15 sentimeter berkas yang harus diselesaikan sang menteri di hari berikut," ujar Bambang Haryo.

Dia menyarankan, Jokowi dan para pembantunya fokus bekerja menyelesaikan permasalahan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat.

"Coba Pak Jokowi contoh cara kerja Presiden BJ. Habibie. Pak Habibie berhasil menekan Rupiah atas Dolar AS dari Rp 17.000 menjadi Rp 6.500, dia juga berani menolak tekanan IMF untuk menghapus subsidi BBM dan TDL," sebut Bambang Haryo.

Habibie yang menjabat 1,7 tahun berhasil memperkuat struktur ekonomi di tengah krisis 1998 dan tidak terjerumus ke dalam sistem pasar besar. [rus]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Pledoi Petrus Fatlolon Kritik Logika Hitungan Kerugian Negara

Kamis, 23 April 2026 | 00:02

Tim Emergency Response ANTAM Wakili Indonesia di Ajang Dunia IMRC 2026 di Zambia

Kamis, 23 April 2026 | 00:00

Diungkap Irvian Bobby: Noel Gunakan Kode 3 Meter untuk Minta Rp3 Miliar

Rabu, 22 April 2026 | 23:32

Cipayung Plus Tekankan Etika dan Verifikasi Pemberitaan Media Massa

Rabu, 22 April 2026 | 23:29

Survei TBRC: 84,6 Persen Publik Puas dengan Kinerja Prabowo

Rabu, 22 April 2026 | 23:18

Tagar Kawal Ibam Trending X Jelang Sidang Pledoi

Rabu, 22 April 2026 | 23:00

Dorong Transparansi, YLBHI Diminta Perkuat Akuntabilitas Publik

Rabu, 22 April 2026 | 22:59

Penyelenggaraan IEF 2026 Bantah Narasi Sawit Merusak Lingkungan

Rabu, 22 April 2026 | 22:52

Belanja Ramadan-Lebaran Menguat, Mandiri Kartu Kredit Tumbuh 24,3%

Rabu, 22 April 2026 | 22:32

Terinspirasi Iran, Purbaya Kepikiran Pajaki Kapal yang Lewat Selat Malaka

Rabu, 22 April 2026 | 22:30

Selengkapnya