Berita

Nasaruddin Umar/Net

Pancasila & Nasionalisme Indonesia (118)

Mendalami Sila Kelima: Mewaspadai Mengecilnya Kelompok Moderat

SELASA, 05 DESEMBER 2017 | 10:32 WIB | OLEH: NASARUDDIN UMAR

DAYA tahan Pancasila san­gat ditentukan oleh kelom­pok moderat di dalam lapisan masyarakat. Selama kelom­pok moderat ini kuat maka selama itu sendi-sendi uta­ma kekuatan bangsa ini akan menguat. Kelompok moderat merupakan kekua­tan utama NKRI. Eksistensi dan keberadaannya perlu dipertahankan. Selama kelompok ini masih kuat dan dominan di dalam bangsa ini maka selama itu kekuatan NKRI akan terpelihara. Yang dimaksud kelompok moderat di sini ialah kelompok keagamaan yang menempuh garis moderat di dalam memandu kehidupannya, baik sebagai pribadi, anggota keluarga, maupun sebagai warga bangsa. Yang tidak termasuk kel­ompok moderat ialah kelompok yang menempuh garis keras atau radikal dan kelompok garis liberal di dalam memandu kehidupannya.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, radika­lisme atau yang biasa disebut hard liner diartikan sebagai paham atau aliran yang menginginkan pe­rubahan atau pembaharuan sosial dan politik den­gan cara kekerasan atau drastis. Dalam Ensiklope­di Indonesia dijelaskan "radikalisme" adalah semua aliran politik, yang para pengikutnya menghendaki konsekuensi yang ekstrim, setidak-tidaknya kon­sekuensi yang paling jauh dari pengejawantahan ideologi yang mereka anut. Dua pengertian radika­lisme di atas diketahui bahwa radikalisme adalah upaya perubahan dengan cara kekerasan, drastis dan ekstrim.

Radikalisme dalam arti populer ialah suatu pa­ham yang mempunyai keyakinan ideologi tinggi dan fanatik serta selalu berjuang untuk meng­gantikan tatanan nilai dan sistem yang sedang berlangsung. Mereka berusaha untuk menggan­ti dengan tatanan nilai tersebut dengan tatanan nilai baru sesuai dengan apa yang diyakininya sebagai tatanan nilai benar. Radikalisme meru­pakan kompleksitas nilai yang tidak berdiri send­iri melainkan ikut ditentukan berbagai faktor; termasuk faktor ekonomi, politik, dan pemaha­man ajaran agama. Radikalisme bisa meningkat menjadi terorisme manakala pemerintah atau masyarakat salah dalam menanganinya.


Sedangkan liberalism secara umum diartikan sebagai suatu paham yang berusaha untuk memi­lih kebebasan berperilaku (try to keep a liberal at­titude) dengan menonjolkan sikap fair-minded, open-minded dan toleransi. Begitu besar toler­ansinya sehingga kebatilan dan kekufuran pun ditoleransi. Liberalisme dalam pengertian popular ialah suatu paham mengedepankan kebebasan dan acuannya hanya kepada dasar-dasar Hak Asasi Manusia (HAM) dan HAM pun dibatasi pada humanitarianisme atau dalam bahasa filsafat dis­ebut antropocentrisme. Antripocentrisme ialah pa­ham serba manusia. Yang bisa memanusiakan manusia ialah manusia itu sendiri. Manusia da­lam paham ini tidak membutuhkan kekuatan luar di luar diri manusia seperti Tuhan, Dewa, agama untuk memanusiakan diri manusia. Kebalikan dari paham ini ialah teosentrisme, yaitu suatu paham yang serba Tuhan (jabariyah).

Pemahaman liberalisme seperti ini bisa mem­bahayakan kehidupan agama dan berbangsa. Is­lam yang mengenal Tuhan sebagai sumber nilai-nilai kebenaran paling tinggi dan bangsa Indonesia yang menganut paham dan ideologi Pancasila, ten­tu tidak sejalan dengan paham liberalisme di atas. Kewajiban manusia untuk menyembah Tuhan dan keharusan warga Negara Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya dan agama membuat liberalisme sulit tumbuh di bumi Indonesia. Namun demikian, liberalisme memiliki banyak "topeng" yang bisa dicermati secara kritis. Boleh jadi ses­eorang berteriak-teriak anti liberalisme tetapi pada saat bersamaan ia menjadi bagian dari gaya hidup liberalisme. Sebaliknya mungkin ada kelompok mengatasnamakan diri sebagai kelompok liberal tetapi sesungguhnya ia termasuk anti liberalisme. Seseorang yang muslim sejati dan warga Indone­sia sejati rasanya tidak akan pernah mungkin men­jadi orang liberalis tulen. Tidak mungkin liberalisme bisa satu atap dengan nilai-nilai luhur agama dan budaya Indonesia.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Thoriqoh itu Fokus ke Allah, Bukan ke Jokowi dan PSI

Selasa, 01 September 2026 | 05:52

Enam Program Prioritas Sektor Kelautan-Perikanan Jamin Kesejahteraan Masyarakat

Selasa, 01 September 2026 | 05:26

IAW Soroti Tersendatnya INA-24: Sampai Kapan Berlindung di Balik Warisan?

Selasa, 01 September 2026 | 04:53

Prabowo Terima KTA NU

Selasa, 01 September 2026 | 04:29

Onduline Siapkan Produk dan SDM Terbaik Dukung Pembangunan Sekolah Rakyat

Selasa, 01 September 2026 | 03:59

Tragedi Kelas Menengah, Terjepit dan Terlupakan

Selasa, 01 September 2026 | 03:47

Sempat 13 Hari Hilang Kontak di Laut, Awak KM El Malika Bersiap Kembali ke Rumah

Selasa, 01 September 2026 | 03:25

TNI Perkuat Penanganan Karhutla Melalui Penyuluhan

Selasa, 01 September 2026 | 02:55

Usung Konsep "Moving for Longevity", Fervid Pilates Studio Perluas Edukasi Komunitas

Selasa, 01 September 2026 | 02:42

Merawat Konsep Ekonomi-Politik Hatta

Selasa, 01 September 2026 | 02:20

Selengkapnya