Sebidang tanah di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, jadi bakal lokasi pembangunan rumah down payment (DP) Rp 0 yang digagas Gubernur dan Wagub DKI Jakarta.
Tanah tersebut merupakan lahan milik BUMD PD Pembangunan Sarana Jaya (PSJ). Tidak sulit menemukan lokasÂinya. Letaknya hanya sepelemÂparan batu dari TPU Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Selain itu, posisinya pun cukup stratÂegis, berada di pinggir jalan yang cukup ramai, Jalan Haji Naman, Pondok Kelapa.
Di bagian depan lokasi, terÂpampang nama Pondok Kelapa Village. Dilihat dari depan, di lokasi tersebut memang belum ada fisik bangunan hunian, hanÂya ada kantor pemasaran Pondok Kelapa Village dalam keadaan kosong dan dirantai gembok. Ada beberapa petugas keamanan yang tengah berjaga.
Pantauan di halaman web PD PSJ, Pondok Kelapa Village direncanakan jadi hunian warga berupa apartemen. Tertulis, luas lahannya sekitar 3,6 hektaree dan akan dibangun apartemen setinggi 20 lantai.
Dari pengamatan, lahan milik PD PSJ dibagi menjadi beberapa bagian dan dibatasi tembok beÂton. Selain lahan yang menjadi kantor pemasaran, terdapat juga lahan kosong mengarah ke utara, tepatnya ke arah TPU Pondok Kelapa.
Ada beberapa akses menuju lahan di balik tembok beton. Salah satunya, melewati pasar kaget di samping proyek. Lahan kosong tersebut tepat berada di samping perumahan karyawan Pemda DKI Pondok Kelapa, teÂpatnya di Jalan G. Lahan kosong tersebut hanya dibatasi tembok setinggi dua meter.
Dari tembok tersebut dapat terlihat lahan kosong sekitar satu hektare yang ditumbuhi ilalang cukup tinggi dan sampah yang berserakan. Hal yang sama seperti terlihat di lahan tempat kantor pemasaran berada.
Salah seorang petugas keamanan yang menolak menyebut identitasnya membenarkan, lahan tersebut bakal dijadikan lokasi pembangunan rumah DP Rp 0. Namun, kata dia, hingga saat ini memang belum tampak persiapan apapun di lahan tersebut. "Ya, memang benar ini tempatnya. Tapi, belum ada aktivitas pembangunannya. Dengar-dengar awal 2018 nanti baru mulai dibangun," kata sang petugas keamanan saat ngobrol.
Katanya lagi, aktivitas di lokasi tersebut pun sudah lebih dari sebulan vakum, termasuk kantor pemasaran Apartemen Pondok Kelapa Village. Dia dan rekannya ditugasi pihak perusahaan untuk berjaga di lahan tersebut. "Siapa tahu ada konsumen yang datang bertanya soal apartemen," jelasnya.
Direktur Utama PD Pembangunan Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan membenarkan akan ada pembangunan rumah verÂtikal DP Rp 0 di lokasi tersebut. Namun, lahan yang digunakan hanya sebagian dari keseluruhan lahan.
"Kami punya lahan 3,6 hekÂtare di sana. Seluas 1,3 hektare akan dibangun untuk program DP Rp 0 itu, dengan perkiraan dua tower dan 700 unit hunian. Bisa lebihlah dari 700," kata Yoory.
Terkait status kepemilikan Apartemen Pondok Kelapa Village, sambung Yoory, nantiÂnya lahan 3,6 hektare tersebut akan dibagi menjadi dua, yakni untuk komersial dan untuk rumah DP Rp 0. Status pemÂbangunan apartemen tersebut diÂlanjutkan setelah kerja sama dengan pengembang PT Gemilang Usaha Terbilang (GUT) tidak mampu membangun proyek tersebut.
"Pondok Kelapa Village untuk komersial. Kemungkinan kami ganti partner kerja sama supaya dapat terbangun segera. Nanti DP Rp 0 di luar areanya aparteÂmen. Termasuk nanti konsumen PT GUT akan kami urusi karÂena itu tanggung jawab kami," ucapnya.
Yoory menambahkan, rumah DP Rp 0 rencananya akan mulai dibangun awal 2018. "Mudah-mudahan awal tahun sudah bisa mulai dengan pilot project pertama di Pondok Kelapa," ujarnya.
Rumah dengan DP Rp 0, lanjutnya, akan dibangun secara vertikal, seperti apartemen. Rumah itu tidak bisa dibangun dengan rumah tapak karena keterbatasan lahan di Ibu Kota. Dana untuk pembangunannya pun, kata dia, berasal dari angÂgaran PD PSJ.
"Jadi, harus vertical housing. Mudah-mudahan target kami 2018 awal sudah bisa groundÂbreaking. Rumah dengan DP 0 di Pondok Kelapa akan dibangun menggunakan anggaran internal PD PSJ," tuturnya.
Terkait pembiayaan rumah DP Rp 0, Wagub Sandiaga Uno menÂgatakan, ada pihak yang telah menawarkan kepada Pemprov DKI Jakarta mengenai pola pemÂbiayaan program rumah DP Rp 0. Pola pembiayaan yang diusulkan adalah berbasis syariah.
"Ada yang menawari kemarin, Munas Masyarakat Ekonomi Syariah. Mereka menanyakan apakah mungkin mereka ikut membiayai dari sisi non-pemerÂintah," ujar Sandiaga.
Dia mengatakan, saat itu Munas Masyarakat Ekonomi Syariah telah memaparkan konÂsep pembiayaan dengan pola berbasis syariah. Meski demikiÂan, Sandi belum dapat menjelasÂkan secara detail terkait konsep pembiayaan tersebut.
"Mereka mendorong dan saya pikir konsep ini perlu dicermati oleh Pak Agustino dari Dinas Perumahan maupun Ibu Sri dari Dinas Perekonomian, apakah mungkin ini kita lepas ke tim teknis," kata Sandi.
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta melakukan pertemuan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk membahas sistem pembiayaan program rumah susun sederhana milik (rusunaÂmi) DP Rp 0. Namun, Sandi beÂlum dapat memastikan, apakah sistem pembiayaan tersebut akan digunakan dalam pelaksanaan program itu.
"Intinya membicarakan ruÂmah DP Rp 0 tentang alternatif pembiayaannya. Salah satu pembiayaan yang ditelaah adaÂlah pembiayaan yang berbasis syariah," jelasnya. ***
