Koalisi Oposisi Siapkan Mahathir Mohamad Jadi PM Malaysia, Istri Anwar Ibrahim Wakilnya

Nama Mahathir Mohamad kembali disebut sebagai tokoh yang dinilai cocok untuk kembali menjadi calon Perdana Menteri Malaysia selanjutnya.

Menurut seorang sumber anonim seperti dimuat Channel News Asia awal pekan ini, nama Mahanthir dibahas dalam koalisi oposisi akhir pekan kemarin. Nama Mahathir dinilai cocok menduduki jabatan tertinggi Malaysia hingga Anwar Ibrahim yang saat ini tengah menjalani hukuman lima tahun atas kasus sodomi, dibebaskan.

Dalam diskusi koalisi oposisi tersebut juga disepakati bahwa istri Anwar dan pemimpin Partai Keadilan Rakyat (PKR) Wan Azizah Wan Ismail akan menjadi wakil perdana menteri.

Anwar sendiri diperkirakan akan dibebaskan dari penjara karena perilaku baik pada pertengahan 2018 mendatang. Namun demikian, pemilihan umum akan digelar di bulan Agustus. Sedangkan jika merujuk pada hukum Malaysia, penjahat yang dihukum dilarang melakukan kegiatan politik selama lima tahun setelah dibebaskan.

Salah seorang anggota parlemen dari PKR, Johari Abdul membenarkan rencana ini dan mengatakan bahwa rencana tersebut menunggu persetujuan Anwar, sebagai pemimpin de facto Pakatan, koalisi oposisi.

"Ya (ini benar) tapi tunduk pada (Anwar Ibrahim) oke," katanya dalam pesan teks.

"Anda akan segera tahu," tambahnya.

Merujuk pada sumber anonim, semua pihak yang terlibat dalam diskusi itu menyetujui rencana ini kecuali wakil presiden PKR Selangor Chief Minister Azmin Ali dan beberapa pendukungnya. Azmin sendiri diduga memiliki ambisi untuk menjadi perdana menteri.

Sementara itu, Dr Mahathi sendiri dalam sebuah wawancara dengan Channel News Asia Juni lalu mengatakan bahwa dia akan mempertimbangkan untuk menjadi perdana menteri lagi.

Dr Mahathir diketahui pernah menjabat sebagai perdana menteri Malaysia selama 22 tahun sampai dia mengundurkan diri pada tahun 2003, dan dia saat ini memimpin aliansi oposisi yang retak.

Tahun lalu, dia menyingkirkan permusuhan lama dengan Anwar - yang dipecatnya pada tahun 1998 atas tuduhan sodomi dan korupsi, dalam upaya untuk menghentikan Perdana Menteri Najib Razak saat ini untuk memenangkan masa jabatan ketiga berturut-turut. [mel]