Seruan Presiden Jokowi agar pengusaha tidak merangkap menjadi politisi diharapkan bisa dipatuhi. Hal tersebut dinilai bisa berdampak positif terhadap perekonomian.
Ekonom senior dari Universitas Islam Indonesia (UII) Edy Suandi Hamid menga-takan, pengusaha boleh-boleh saja terjun ke politik. Di banyak negara maju banyak politisi hebat berasal dari kalangan pebisnis. Namun, mereka saat ter-jun ke politik, melepas kegiatan bisnisnya.
"Mereka menyadari tidak bisa menjadi politis setengah-setengah, jadi pebisnis juga. Kalau mau terjun ke politik memang harus total, agar tidak terjadi conflict of interest," ujar Edy kepada Rakyat Merdeka, pada akhir pekan.
Menurut Edy, seorang pengusaha yang menjadi pejabat negara sulit tidak terpenga-ruhi dengan kepentingan binsis nya dalam mengambil kebijakan. Hal tersebut tentu tidak bagus untuk kepen-tingan perekonomian bangsa. Karena, pengambilan kebijakan tidak lagi murni untuk membela kepentingan rakyat banyak.
"Bisnis dan politik memi-liki hubungan simbiosis mu-tualisme. Dunia bisnis pasti membutuhkan payung politik (kebijakan). Dan, payung politik itu tentu rentan disalahgunakan pengusaha yang merangkap jadi politisi untuk mengaman kan dan memu-dahkan akses bisnisnya," imbuhnya.
Seperti diketahui, belum lama ini, Presiden Jokowi mewanti-wanti para pengusaha agar jangan mencampuradukkan ekonomi dan politik. Seruan ini disampaikannya karena tahun depan, Indonesia akan memasuki tahun politik. Indonesia akan menggelar pilkada serentak, dan tahun berikutnya meng-gelar pemilu dan pemilihan presiden.
Jokowi ingin sudah saatnya di Indonesia, ada sekat yang jelas antara urusan politik dan ekonomi. Sehingga, kinerja ekonomi tetap berjalan mes-kipun ada hajatan politik.
Ekonom
Institute for Develop ment of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara memiliki pandangan lain. Me nurutnya, terjun ke politik meru-pakan hak setiap warga negara, termasuk pengusaha.
"Jika tujuannya untuk menjaga kinerja ekonomi, yang paling penting itu para pengusaha diminta agar tidak
wait and see di tahun politik," kata Bhima.
Bhima mengatakan, pengu-saha terjun ke politik bukan hal baru di Indonesia. Dia menilai, sejauh ini tidak ada dampak signifikan, dari fenomena pengusaha sibuk berpolitik, terhadap perekonomian.
Bhima memandang tahun politik tahun depan penuh tantangan sekaligus peluang. Menurutnya, respon pelaku usaha menghadapi tahun politik sangat beragam. Untuk pengusaha dalam negeri kini terlihat lebih percaya diri menghadapi hajat politik. Hal tersebut tidak lepas dari data adanya peningkatan konsumsi dari pegelaran politik, terutama untuk sektor makanan dan minuman, ako-modasi dan restoran.
Berbeda dengan pebisnis lokal, lanjut Bhima, investor asing dan perusahaan multinasional, terlihat lebih hati-hati. Mereka
wait and see, ingin melihat dahulu perkembangan politik di Tanah Air. Hal tersebut terlihat pegerakan dana asing di pasar modal.
Bhima berharap, hajat politik di Tanah Air bisa seperti yang diharapkan, daya beli masyarakat meningkat dan memberikan kontribusi untuk pertumbuhan ekonomi.
"Tahun politik ada belanja politik. Pemerintah juga akan menggelontorkan Program Keluarga Harapan (PKH). Itu kita harapkan bisa memberikan efek terhadap daya beli," katanya. ***
