Berita

Foto/Net

Nusantara

BPTJ Sarankan Pemprov DKI Perluas Penertiban Larangan Sepeda Motor

MINGGU, 03 DESEMBER 2017 | 20:42 WIB | LAPORAN:

Dalam catatan Badan Pengelola Tansportasi Jabodetabek (BPTJ) 75 persen pengguna kendaraan roda dua memenuhi ruas jalan wilayah Jabodetabek. Bahkan pengguna kendaraan roda dua itu sudah terbiasa melakukan perjalanan panjang hingga 60 kilometer setiap harinya.

Kepala BPTJ Bambang Prihartono menilai sejatinya kendaraan roda dua alias motor cukup dipakai untuk jarak pendek. Selebihnya pengguna motor bisa beralih ke angkutan umum

Menurut Bambang, selain mengurangi angka pengendara motor di Jabodetabek, angka kecelakaan yang dialami pengendara motor juga bisa berkurang.


Dalam catatannya, 70 persen kecelakaan dijalan dialami oleh pengendara motor.

"Nanti kita atur roda dua agar jarak pendek saja. Karena 70 persen kecelakaan karena motor. Kita akan lakukan pergeseran dari angutan pribadi ke massa. Jangan sampai angkutan massal di bawah 40 persen," ujar Bambang saat konferensi pers di Restoran d'cost, jalan Abdul Muis, Jakarta, Minggu (3/12).

Lebih lanjut Bambang menjelaskan untuk menurunkan angka pengguna motor, pihaknya pernah mengajukan usul kepada Gubernur DKI Jakarta yang saat itu dijabat Djarot Saiful Hidayat agar larangan jalan untuk pengguna motor diperluas. Kebijakan tersebut dipercaya bisa mengurangi pengendara Motor ke Jakarta.

"Kami pernah menyarankan bahwa pengaturan roda dua itu diperluas. Toh, roda dua itu gampang kok cari jalan alternatif. Kalau pemerintah mengatur roda dua sebenarnya bukan melarang masyarakat untuk bergerak tapi menjaga keselamatan," ujarnya. [nes]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

UPDATE

Polisi Tangkap Pembacok Pegawai Toko Roti di Cengkareng

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:55

Bank Mandiri Gelar Mandiri Lelang Festival 2026, Penawaran 50% di Bawah Pasaran

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:51

KPK Jangan Omdo, Dugaan Korupsi Sinyal Kereta Harus Dibongkar Tuntas

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:40

DPR Sebut Skandal Seksual di Ponpes Pati sebagai Pelanggaran HAM Berat

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:16

Unhas Siap jadi Pusat Unggulan MBG di Indonesia Timur

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:50

Kapolri Siap Eksekusi 3.000 Halaman Rekomendasi Reformasi Polri

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:44

Kompetisi Perguruan Tinggi Tanpa Fondasi Keadilan

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:25

Pelanggaran Tambang Tidak Cukup Diselesaikan dengan Uang

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:00

KPK Kembangkan Penyidikan Baru Kasus OTT Anak Buah Bobby Nasution

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:49

Prabowo Terima 10 Buku Rekomendasi Reformasi Polri di Istana

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:47

Selengkapnya