Berita

Ilustrasi/Net

Global

Hakim Tunda Sebagian Larangan Penutupan Wajah Di Quebec

SABTU, 02 DESEMBER 2017 | 20:37 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Seorang hakim Kanada menangguhkan sebagian dari hukum Quebec yang melarang orang-orang mengenakan cadar penuh saat memberikan atau menerima layanan publik.

Hakim Babak Barin pada hari Jumat (2/12) menangguhkan bagian dari tindakan yang melarang penutupan wajah sampai pemerintah memberlakukan pedoman bagaimana undang-undang tersebut akan diterapkan dan bagaimana pembebasan dapat diberikan.

Dengan demikian, pemerintah provinsi Quebec saat ini memiliki kesempatan untuk mengklarifikasi secara rinci bagaimana undang-undang tersebut dipraktikkan.


Undang-undang tersebut, yang disahkan pada bulan Oktober, mempengaruhi semua orang dari guru dan siswa hingga pegawai rumah sakit, petugas polisi, sopir bus dan pengguna transit. Mereka dilarang memberikan atau menerima layanan dengan mengenakan cadar.

Namun demikian, undang-undang tersebut tidak menyebutkan satupun agama berdasarkan namanya, perdebatan telah berfokus pada niqab, sebuah jilbab penuh yang dikenakan oleh sebagian kecil wanita Muslim.

Pemerintah liberal Quebec tengah mempertahankan undang-undang di pengadilan, dengan mengatakan bahwa hal itu tidak mendiskriminasi wanita Muslim dan diperlukan untuk alasan keamanan, identifikasi dan komunikasi. Aturan itu dibalut dengan nama "netralitas agama" dan "akomodasi atas dasar agama".

"Saya tidak merasa tidak puas dengan keputusan tersebut karena tidak disebutkan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan piagam (hak)," kata perdana menteri Quebec, Philippe Couillard, pasca putusan tersebut seperti dimuat The Guardian.

Namun Dewan Nasional untuk Muslim Kanada menyambut baik keputusan tersebut dan menilainya sebagai langkah pertama yang sukses. [mel]

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

UPDATE

OASE III PTKIN 2026: UIN Sunan Kalijaga Raih Juara Umum

Sabtu, 07 November 2026 | 08:19

Wall Street Rebound, Nasdaq Masih Babak Belur

Sabtu, 07 November 2026 | 08:05

Luruskan Tudingan Rekayasa, Muhammad Munawar: Proses Etik Dasaad Dilakukan secara Kelembagaan

Sabtu, 07 November 2026 | 07:38

Siapa Stephen Miller, Orang Kepercayaan Trump yang Jadi Kepala Staf Gedung Putih?

Sabtu, 07 November 2026 | 07:28

Gejolak Politik AS dan Krisis Prancis Tekan Pasar Saham Eropa

Sabtu, 07 November 2026 | 07:10

Ahmad Doli Kurnia dan Masa Depan Golkar

Sabtu, 07 November 2026 | 06:50

Penyadapan Presiden Bukan Pengalihan Isu, Tapi Operasi Terorganisir

Sabtu, 07 November 2026 | 06:25

Palestina dan Percaturan Imperium Global

Sabtu, 07 November 2026 | 05:59

Penyadapan Prabowo Ancaman Serius terhadap Negara

Sabtu, 07 November 2026 | 05:41

Kasus Listyo Sigit Momentum Evaluasi Sistem Keamanan Nasional

Sabtu, 07 November 2026 | 05:18

Selengkapnya