Pemerintah terus mendorong penguatan peran kearifan lokal agar mampu menjadi peredam kemungkinan disharmoni sosial, ekonomi, politik dan budaya.
Hal itu sebagaimana diutarakan Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa dalam surat elektronik yang dikirimkan ke redaksi, Kamis (30/11).
Pernyataan itu juga diutarakan Khofifah saat menutup Konferensi Nasional Kearifan Lokal Tahun 2017 di Jakarta, kemarin.
"Tahun depan akan dilaksanakan pilkada di 171 titik baik kabupaten, kota maupun propinsi. Potensi disharmoni bahkan potensi konflik yang mungkin mengganggu kohesifitas sosial bisa terjadi. Maka tokoh lintas agama, lintas budaya dan lintas profesi diharapkan terus memupuk persaudaraan meskipun beda afiliasi politik, beda strata sosial ekonomi dan beda kulturnya,†jelasnya.
Kegiatan ini dihadiri perwakilan tokoh agama, pendidikan, budaya, adat dan lintas profesi. Tema kegiatan ini adalah Memperkuat Kearifan Lokal dalam Menjaga Persatuan dan Kesatuan Menuju Indonesia Damai dan Sejahtera.
"Berbagai isu kebangsaan saat ini antara lain radikalisme, konflik sosial, ekslusifitas, intoleransi dan terorisme dapat diminimalisir melalui penguatan peran tokoh agama dan budaya dalam mengusung kearifan lokal," katanya.
Menurut Mensos, kearifan lokal yang dimaksud adalah ciri khas yang tumbuh, hidup dan adaptif, berskala lokal, punya kekuatan mengikat, sebagai tuntunan perilaku bagi warganya dalam berelasi dengan lainnya berdasarkan kesetaraan, kesederajatan, dan non diskriminatif.
"Kepemimpinan lokal dan pemimpin informal, mekanisme lokal, sumber daya lokal, dan inisiatif lokal merupakan komponen-komponen utama dan merupakan inti dari kearifan lokal yang hingga kini bertahan di tengah pengaruh globalisasi," katanya.
Khofifah lantas mencontohkan nilai-nilai kearifan lokal seperti Musyawarah Mufakat. Di Lampung hal ini disebut "Rembug Pekon", sementara di Bangka Belitung disebut "Sepintu Sedulang", atau Rakat Mupakat di Kaltim, dan Rembugan di Jawa Tengah.
Kemudian Gotong Royong, di beberapa daerah dikenal dengan istilah "Pokadulu" (Sulawesi Tenggara), sementara di masyarakat bugis dikenal dengan ungkapan "mali si parappe, malilu dipakainge, rabha si patokkong" yang berarti hanyut dibawa ke pinggir/saling menolong, hilap di nasehati, jatuh dibangkitkan).
Mensos mengatakan konferensi ini penting dalam situasi bangsa Indonesia menghadapi pilkada serentak tahun 2018, solusi atas radikalisme, konflik sosial, eksklusifitas kelompok dan golongan, terorisme dan yang baru-baru ini terjadi adalah penyanderaan warga Indonesia oleh oleh kelompok bersenjata di Timika.
"Alhamdulillah berkat perjuangan TNI, Polri, dan rakyat Papua yang setia mencintai NKRI, maka semuanya dapat diselesaikan tanpa korban jiwa," papar Khofifah.
Ini semua, lanjutnya, terjadi berkat semangat kesetiaan seluruh bangsa menjaga NKRI agar terus tegak dalam harmoni. Tentunya hal ini tidak terlepas dari peran kearifan lokal sebagai patron keberagaman yang saat ini masih hidup, berkembang dan berlaku hampir di semua daerah, misalnya setelah sandera dibebaskan dengan aman dan selamat maka ada upacara bakar batu sebagai tanda syukur.
Seperti diketahui, keberagaman Indonesia tampak pada 300 kelompok etnis, 1340 suku, 6 agama besar, puluhan aliran kepercayaan, yang semuanya menyebar pada 17.000 pulau di seluruh wilayah.
"Keragaman ini jika dikelola dengan baik, maka identitas ke-Indonesiaan akan makin kental yaitu identitas kebangsaan yang bersumber dari kebhinekaan, diikat oleh Pancasila," tegas Khofifah.
Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Harry Hikmat mengatakan dalam Konferensi Nasional Kearifan Lokal dihasilkan sejumlah rekomendasi penting untuk memperkuat fungsi kearifan lokal.
"Pertama adalah memperkuat regulasi tingkat nasional tentang kearifan lokal. Kemudian memasukkan kurikulum kearifan lokal dalam materi Muatan Lokal dimulai PAUD, TK, SD sampai perguruan tinggi baik formal maupun non formal, tidak hanya materi pengenalan bahasa daerah, tetapi penguatan faham keberagaman dalam.bingkai Pancasila," paparnya.
Rekomendasi berikutnya adalah segera bersinergi dengan kementerian terkait khususnya Kementerian Desa dalam memperkuat kearifan lokal/adat dalam pembangunan desa.
"Kita juga akan optimalkan dan mobilisasi Tenaga Pelopor Perdamaian sampai tingkat desa atau kelurahan untuk memperkuat peran dan fungsi kearifan lokal," kata Harry.
Konferensi Nasional Kearifan Lokal 2017 diikuti 400 orang dari 34 provinsi, 340 unsur masyarakat yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, lembaga keagamaan (NU, Muhammadiyah, PGI, KWI, Walubi, PKBI, Matakin), kepolisian, TNI, BIN Daerah, serta Dinas Sosial provinsi/kota/kabupaten.
[sam]
