Khofifah Indar Parawansa/Net
Mensos Khofifah Indar Parawansa sudah mantap melangkah maju menjadi cagub Jatim. Dukungan partai sudah cukup. Surat pemberitahuan kepada Presiden Jokowi sudah dikirim. Kemarin, Ketum Muslimat NU ini menghadap Jokowi di Istana dalam keadaan tangan yang dingin.
Pemanggilan Khofifah ini terkesan mendadak. Soalnya, Khofifah awalnya dijadwalkan menggelar keterangan pers bertema "Penelitian Kekerasan Seksual Terhadap Anak" di Gedung Utama Kemensos, pada pukul 1 siang. Namun, menjelang jam 1 siang acara diundur hari ini.
Khofifah tiba di kompleks Istana sekitar pukul 2 siang, mengenakan balutan kemeja merah dengan kerudung warna senada. Ada keperluan apa bertemu Presiden? Ditanya begitu, Khofifah belum mau menjelaskan.
Dia bilang akan memberikan keterangan setelah selesai pertemuan. Sebelum masuk ke Istana Kepresidenan, Khofifah sempat menyalami satu dua wartawan. "Kok tangannya dingin Bu?" tanya seorang wartawan. "Iya, saya kurang tidur," jawab Khofifah sambil bergegas.
Pagi harinya, Jokowi memang mengaku sudah menerima dan membaca surat Khofifah terkait dengan dukungan dari beberapa parpol untuk maju di Pilgub Jatim 2018. Jokowi mengatakan harus bertemu dengan Khofifah lebih dulu untuk membahas masalah ini. "Mungkin kalau enggak hari ini atau besok saya minta untuk ketemu," kata Jokowi, di acara peringatan HUT KORPRI di Silang Monas.
Mengenai apa yang akan dibahas dalam pertemuan itu, Jokowi mengatakan akan menjelaskan setelah pertemuan. Ketika ditanya apakah Khofifah harus mundur dari Mensos, Presiden juga mengatakan belum bisa menyampaikan karena belum ketemu. "Ketemu dulu, suratnya ada, ketemu, berbicara baru saya memutuskan, baru bisa ngomong," katanya.
Sekitar pukul 4 sore, Khofifah muncul dari balik gerbang dengan langkah bergegas. Jadi apa saja yang dibicarakan? Khofifah bilang pertemuan tidak membahas soal Pilgub Jatim. Tapi hanya membahas soal Tim Penilaian Akhir (TPA) menteri. "Tidak ada yang lain," ujar Khofifah.
Kata Khofifah, selain dirinya, Jokowi juga memanggil beberapa menteri seperti para menko, Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Menteri Pariwisata Arief Yahya. "Pokoknya pembahasannya soal TPA semua," ungkapnya. Soal kapan ada pertemuan membahas Pilgub, Khofifah mengaku belum tahu. "Mohon maaf belum ada update," tuntasnya.
Sebelumnya, Wapres JK menyarankan kepada Khofifah untuk melepaskan jabatan sebagai mensos agar dapat fokus mengikuti Pilgub Jatim. "Ini demi Ibu Khofifah sendiri juga, supaya intensif waktunya kan sisa 8 bulan ya, 7 bulan, Pilkada kalau tidak intensif 7 bulan bisa sulit," kata JK.
Selain itu, lanjut JK, tugas menteri sosial sangat berat karena mengurusi urusan kemanusiaan dan posisinya strategis di pemerintahan sehingga dibutuhkan konsentrasi dari orang yang menjabatnya. "Kalau sibuk kampanye bagaimana caranya?" ujarnya.
JK menyampaikan komunikasi terakhir antara Jokowi dan Khofifah dilakukan saat Khofifah masih belum 100 persen yakin akan maju Pilkada. Tapi saat ini, kepastian maju sudah seratus persen setelah mendapat dukungan dari Demokrat dan Golkar. Sehingga langkah-langkah selanjutnya sebaiknya sudah dipersiapkan. Termasuk mempersiapkan pengganti Khofifah.
Sementara, Anggota Komisi II DPR, Achmad Baidowi mengatakan, Khofifah tak perlu mundur dari menteri sosial ketika akan maju di Pilgub Jatim. Soalnya, dalam pasal 7 ayat 2 undang-undang Pilkada, tak ada keharusan seorang menteri harus mundur ketika maju ke Pilkada. Yang wajib mundur adalah anggota DPRD, DPR, DPD, TNI, POLRI, PNS, kades, dan pejabat BUMN, BUMD.
Ia menambahkan, untuk kepala daerah yang menjabat gubernur, bupati, atau wali kota, atau wakilnya mesti mundur dari jabatannya ketika mau maju di daerah lain. Maka untuk Pilgub Jatim, Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf, atau Gus Ipul, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, Bupati Trenggalek Emil Dardak, tidak perlu mundur karena cukup cuti di luar tanggungan negara. "Kami berharap, Pilkada Jatim menjadi ajang kontestasi gagasan dari para calon yang berpengalaman dalam memimpin sebuah institusi. Pilkada Jatim harus sejuk, aman, dan damai," ujar politikus PPP tersebut. ***
