Para pekerja harian lepas (PHL) Sudin Lingkungan Hidup (LH) Jakarta Utara mengeluhkan lambatnya pengurusan Kartu Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS-Kes) maupun BPJS Ketenagakerjaan. Sebab, dari Januari 2017 hingga kini belum juga kedua kartu itu diterima mereka.
"Iya mas kita jadinya bingung ketika mau berobat ke rumah sakit. Tidak ada kartu BPJS Kesehatan. Soalnya dari Januari sampai sekarang kita belum terima kartu baik BPJS Kesehatan ataupun BPJS Ketenagakerjaan," ujar YN (34), salah satu PHL Sudin Lingkungan Hidup Jakarta Utara, kemarin.
Padahal lanjut YN, tiap bulan gaji mereka dipotong untuk pembayaran iuran dua layanan tersebut."Tiap bulan kok kita dipotong untuk BPJS. Tapi kartunya kita tidak terima," tutur bapak satu anak tersebut.
Ia berharap agar pihak Sudin LH dapat secepatnya mengatasi permasalahan ini. "Ya kami minta baik Pak Kasudin maupun pihak BPJS dapat segera memberikan kartunya. Karena bagi kami sangatlah penting," pintanya.
Sementara itu, Kesudin LH Jakarta Utara Slamet Riyadi ketika dihubungi mengakui para pekerjanya tidak pernah telat membayar iuran BPJS. Namun memang, kata Slamet, kartu BPJS dibagikan tidak sekaligus.
"Pembagiannya secara bergiliran. Ya sabar lah pasti juga akan dapat kartu BPJSnya," imbuhnya.
Namun jika PLH ingin berobat untuk sementara bisa menggunakan kartu tanda penduduk (KTP). "Ya
kan sekarang sistem online. Kalau kartu BPJS belum dapat. Bisa berobat dengan menunjukan kartu tanda penduduk. Nanti
kan terdata di BPJS," pungkasnya.
[Hadi/wid]
