Pengunduran diri Menteri Hukum Federal Pakistan dan penandatanganan kesepakatan untuk mengakhiri pendudukan massa selama berminggu-minggu di luar ibukota Islamabad awal pekan ini dinilai menunjukkan kecenderungan berbahaya untuk demokrasi dan negara tersebut.
Diketahui bahwa ribuan pendukung sebuah partai keagamaan melancarkan aksi duduk di luar Islamabad awal bulan ini, menuntut pengunduran diri Menteri Zahid Hamid untuk sebuah perubahan dalam undang-undang pemilihan negara tersebut. Mereka menilai bahwa itu adalah bentuk pelunakan posisi negara tersebut terhadap Muslim Ahmadi.
Menyusul hal tersebut, awal pekan ini, Menteri Dalam Negeri Pakistan Ahsan Iqbal dari partai PML-N yang berkuasa, mengatakan bahwa kesepakatan tersebut akan bisa membubarkan para demonstran di Islamabad, dan kota-kota lain termasuk Lahore dan Karachi.
Ia juga menilai bahwa kesepakatan akan membuat semua pemrotes yang ditangkap saat melakukan aksi akan dibebaskan segera.
Video yang beredar di media sosial menunjukkan seorang pejabat tinggi Pakistan Rangers membagikan 1.000 rupee dalam amplop kepada anggota partai keagamaan sebagai kompensasi.
"Kami tidak pernah melihat tren seperti itu sebelumnya," kata Ketua Senat Raza Rabbani, yang termasuk dalam partai oposisi Rakyat Pakistan seperti dimuat Al Jazeera.
"Tren yang kita saksikan hari ini tidak hanya berbahaya bagi kelas politik demokrasi yang tumbuh, tapi juga sangat berbahaya bagi negara," sambungnya.
Kemudian, harian Inggris Dawn, dalam sebuah editorial berjudul Capitulation, menyebut kesepakatan tersebut menghancurkan legitimasi pemerintah.
"Kesepakatan tersebut menegosiasikan antara negara, baik aspek sipil maupun militer, dan pemrotes Faizabad adalah pukulan yang menghancurkan legitimasi dan pendirian moral pemerintah dan semua institusi negara," kata editorial harian tersebut.
Sedikitnya lima orang tewas dan lebih dari 217 lainnya, kebanyakan anggota pasukan keamanan. terluka dalam bentrokan tersebut.
Kesepakatan yang ditandatangani tersebut diakhiri dengan mengkredit kepala tentara Jenderal Qamar Javed Bajwa dan tim perwakilannya atas usaha khusus mereka yang menyebabkan kesepakatan ditandatangani.
Keterlibatan tentara dan tanda tangan petugas Intelijen Antar Dinas Mayor Jenderal Faiz Hameed dalam kesepakatan tersebut juga menjadi masalah.
Kritik tersebut muncul saat pemerintah Pakistan bersikap defensif sejak pengadilan mendiskualifikasi pemimpinnya, Nawaz Sharif, dari jabatannya sebagai perdana menteri pada bulan Juli.
Sharif telah berulang kali mengemukakan bahwa pendirian militer adalah kekuatan di balik pemecatannya, sebuah tuduhan ditolak oleh militer. Demikian seperti dikutip
Al Jazeera.
[mel]
