Berita

Paus Fransiskus/Net

Global

Paus Fransiskus: Etnis Dan Agama Jangan Jadi Sumber Perpecahan

RABU, 29 NOVEMBER 2017 | 07:41 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Paus Fransiskus telah menyampaikan pidato utama di Myanmar pekan ini dengan menuntut penghormatan terhadap setiap kelompok etnis. Pidato tersebut tidak secara spesifik menyebut kata "Rohingya".

"Masa depan Myanmar harus damai, damai berdasarkan penghormatan terhadap martabat dan hak setiap anggota masyarakat, menghormati setiap kelompok etnis dan identitasnya, menghormati peraturan undang-undang, dan menghormati tatanan demokrasi. yang memungkinkan setiap individu dan setiap kelompok, tidak ada yang dikecualikan, untuk menawarkan kontribusi yang sah untuk kebaikan bersama," kata Paus Fransiskus dalam pidatonya seperti dimuat BBC.

Ia menambahkan bahwa harta karun Myanmar terbesar adalah rakyatnya sendiri. Paus menyebut, masyarakat lah yang menderita akibat konflik sipil dan permusuhan yang berlangsung lama dan menciptakan perpecahan yang dalam.


"Seiring bangsa sekarang berupaya memulihkan perdamaian, penyembuhan luka-luka itu harus menjadi prioritas politis dan spiritual yang terpenting," kata Paus.

"Perbedaan agama tidak perlu menjadi sumber perpecahan dan ketidakpercayaan, melainkan kekuatan untuk persatuan, pengampunan, toleransi dan pembangunan bangsa yang bijak," sambungnya.

Penggunaan kata "Rohingnya" memang menjadi salah satu sorotan utama kunjungan Paus ke Myanmar. Kelompok HAM mendesak Paus untuk menggunakan istilah tersebut untuk mendukung masyarakat Rohingya yang menjadi korban kekerasan sipil.

Namun, Gereja Katolik di Myanmar telah memberitahunya bahwa istilah tersebut dapat menyebabkan kesulitan bagi umat Katolik. Pasalnya, elit Myanmar sendiri tidak pernah menyebut "Rohingya", melainkan "Warga Bengali" pada kelompok minoritas muslim Rohingya.

Myanmar telah dituduh melakukan pembersihan etnis, dengan 620.000 orang Rohingya melarikan diri ke Bangladesh sejak Agustus lalu. Myanmar membantah melakukan kesalahan atas hal tersebut. [mel]

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

UPDATE

OASE III PTKIN 2026: UIN Sunan Kalijaga Raih Juara Umum

Sabtu, 07 November 2026 | 08:19

Wall Street Rebound, Nasdaq Masih Babak Belur

Sabtu, 07 November 2026 | 08:05

Luruskan Tudingan Rekayasa, Muhammad Munawar: Proses Etik Dasaad Dilakukan secara Kelembagaan

Sabtu, 07 November 2026 | 07:38

Siapa Stephen Miller, Orang Kepercayaan Trump yang Jadi Kepala Staf Gedung Putih?

Sabtu, 07 November 2026 | 07:28

Gejolak Politik AS dan Krisis Prancis Tekan Pasar Saham Eropa

Sabtu, 07 November 2026 | 07:10

Ahmad Doli Kurnia dan Masa Depan Golkar

Sabtu, 07 November 2026 | 06:50

Penyadapan Presiden Bukan Pengalihan Isu, Tapi Operasi Terorganisir

Sabtu, 07 November 2026 | 06:25

Palestina dan Percaturan Imperium Global

Sabtu, 07 November 2026 | 05:59

Penyadapan Prabowo Ancaman Serius terhadap Negara

Sabtu, 07 November 2026 | 05:41

Kasus Listyo Sigit Momentum Evaluasi Sistem Keamanan Nasional

Sabtu, 07 November 2026 | 05:18

Selengkapnya